IPI: Data Klaim Menang Prabowo Tidak Proporsional dengan KPU

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP GMNI Robyatullah, pengamat politik UI Ade Reza Hariyadi, Komisoner Bawaslu Rahmad Bagja, dan Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam diskusi Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak di Jakarta Pusat, 25 April 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua DPP GMNI Robyatullah, pengamat politik UI Ade Reza Hariyadi, Komisoner Bawaslu Rahmad Bagja, dan Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam diskusi Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak di Jakarta Pusat, 25 April 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menemukan bahwa data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu unggul 62 persen di aplikasi Ayo Jaga TPS tidak proporsional.

    Berita terkait: Tiga Format Pertemuan Jokowi - Prabowo Usulan Sejumlah Tokoh

    Karyono mengatakan, hal itu terjadi lantaran data perolehan suara yang dipublikasi pada data excel Ayo Jaga TPS berselisih dengan proporsi data TPS yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Data yang ada ditampilkan kubu Prabowo-Sandi, yang diklaim 62 persen itu datanya tidak proporsional. Sehingga data tersebut itu bias. Pasti bias," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.

    Dari hasil audit data Ayo Jaga TPS yang dibandingkan dengan KPU, Karyono menemukan bahwa ada selisih jika diurai per provinsi. Misalnya di Provinsi DKI Jakarta, data proporsi TPS oleh KPU adalah 3,6 persen. Tapi, proporsi data Ayo Jaga TPS sebesar 13,7 persen. "Harusnya data yang masuk harus proporsional sesuai data KPU, sehingga valid. Karena tidak proporsional, hasilnya bias."

    Proporsi data lainnya yang jomplang adalah Jawa Barat. Pada data perolehan suara yang masuk di Ayo Jaga TPS sebesar 29,4 persen, sedangkan proporsi data TPS KPU sebesar 17,1 persen.

    Untuk daerah lain yang gemuk populasinya, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, selisih proporsi data yang masuk pun jomplang. Data yang diaudit Karyono menunjukkan, proporsi data perolehan suara di Jawa Timur yang masuk pada Ayo Jaga TPS sebesar 6,1 persen. Sedangkan proporsi data TPS KPU adalah 16,1 persen. Kemudian di Jawa Tengah, proporsi data masuk pada Ayo Jaga TPS sebesar 5 persen, sedangkan KPU sebesar 14,3 persen.

    Menurut Karyono, perbedaan tersebut sebetulnya bisa ditolerir jika proporsi data masuk Ayo Jaga TPS hanya selisih 0,1-0,2 dari proporsi data TPS KPU. Karyono menuturkan, biasnya data semestinya tidak akan terjadi bila pengambilan sampel yang berbasis C1 dilakukan secara proporsional.

     Catatan: Pada Kamis, 25/4, pukul 21.47, telah dilakukan editing lanjutan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.