Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Mandailing Natal Mundur, BPN: Mirip Membuka Kotak Pandora

image-gnews
 Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Wikipedia
Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Permohonan berhenti Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, usai kekalahan capres petahana Joko Widodo atau Jokowi didaerahnya mengindikasikan adanya tekanan untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilpres 2019.

Menurut Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, permohonan berhenti Bupati Dahlan bagai membuka kotak Pandora.

Baca : Bupati Mandailing Natal Ingin Mundur karena Sedih Jokowi Kalah

“Sudah ada Bupati yang mundur. Sebenarnya itu membuka kotak Pandora, betapa tingginya tekanan untuk memenangkan calon tertentu,” ujar Tim Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Raden Muhammad Syafi’i, saat dihubungi pada Selasa malam, 23 April 2019.

Raden mengatakan dari surat permohonan berhenti Bupati yang banyak beredarnya, tertulis hasil Pemilihan Presiden sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Artinya, tekanan kepada Bupati Dahlan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin begitu besar di Kabupaten Mandailing Natal.

Indikasinya semakin kuat karena Bupati Dahlan sampai siap menyatakan mundur jika target yang ditetapkan tidak tercapai.

Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengundurkan diri setelah pemilu 2019.

Menurut Raden, jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan baik, maka tekanan-tekanan serupa yang mungkin terjadi didaerah lain juga bisa diungkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Raden juga menyampaikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini menjadi yang paling brutal. Musababnya, asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau Luber dan Jurdil, tidak berjalan.

“Tapi sekarang itu tidak terjadi. Karena yang tidak milih juga ada yang suara yang sudah dicoblos sebelumnya. Kalau dibilang umum memang umum. Tapi ada juga yang harusnya memilih tapi tidak bisa memilih dengan alasan seperti habis surat suar,” lanjut Raden.

Begitu pun dengan unsur bebas yang juga tidak terpenuhi. Terbukti dengan peran serta yang sangat kentara dari oknum aparat. Beberapa diantaranya seperti yang menimpa Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra diberbagai daerah.

Simak juga : 
Kubu Jokowi Sebut Mantu Jokowi Tak Tekan Bupati Mandailing Natal

Menurut Raden, sebagai caleg yang mendukung pasangan calon (paslon) Presiden 02, dituduh melakukan praktek politik uang. Padahal diklaimnya, caleg tersebut hanya membawa uang saksi.

“Rupanya ada upaya memframing untuk membagi-bagi uang. Sedangkan ada paslon lain yang bagi-bagi uang justru dikawal oleh oknum-oknum aparat. Itu jelas bagi-bagi uang untuk money politik tapi aman saja,” Raden menegaskan dengan nada tinggi soal perlakuan yang berbeda terhadap capres 02...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

2 jam lalu

Nirina Zubir/Foto: Instagram/Nirina Zubir
Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

7 jam lalu

Nirina Zubir mendapatkan kembali sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dikuasai oleh mafia tanah, Selasa, 13 Februari 2024. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya


Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

31 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono hadiri rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

49 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

49 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.


AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

56 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.


Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

24 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Jokowi untuk pertama kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dijadwalkan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.


AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

22 Februari 2024

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

Jokowi resmi AHY sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Simak dukungan para politikus ke AHY yang kini menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN.