Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Burhanuddin Muhtadi Bicara Soal People Power

Reporter

image-gnews
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan paparan pada rilis survey tentang Efek Kampanye dan Efek Jokowi: Elektabilitas Partai Jelang Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta (4/4). Data lembaga survey Indikator Politik Indonesia, penetapan Jokowi menjadi capres meningkatkan suara PDIP. ANTARA/Wahyu Putro
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan paparan pada rilis survey tentang Efek Kampanye dan Efek Jokowi: Elektabilitas Partai Jelang Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta (4/4). Data lembaga survey Indikator Politik Indonesia, penetapan Jokowi menjadi capres meningkatkan suara PDIP. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai ancaman people power dalam pemilihan umum (pemilu) tahun ini tak bisa dianggap remeh. 

Ia membeberkan, angka partisipan di Pemilu 2019 mencapai kurang lebih 80 persen dari total pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). "Nah dari 80 persen itu, 0.5 persennya diprediksi adalah massa aktif yang bakal bergerak sebagai people power," ujar Burhanuddin di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019.

Berita terkait: Berikan Dukungan Moril, Mahfud MD dan Sejumlah Tokoh Datangi KPU

Meski begitu, angka 0.5 persen tak bisa dianggap kecil. Burhanuddin menuturkan, angka 0.5 persen itu sama dengan 700 ribu dari jumlah pemilih.  "Tapi semoga tidak ada peningkatan," kata Burhanuddin.

Sebagaimana diketahui, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

Amien menuturkan dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan tak percaya dengan MK.

Pernyataan Amien Rais ini menuai reaksi dan kecaman berbagai kalangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi pemilu," ujar Haedar dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis 18 April 2019.

Oleh sebab itu, ujar Haedar, jika dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai satu satunya jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.

Ada pun penggagas Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mempertanyakan tujuan Amien Rais menyerukan people power jika dianggap ada kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2019. "People power itu untuk apa? Kita punya mekanisme hukum," ujar Mahfud di Kantor KPU, Rabu, 10 April 2019.

 Mahfud menganggap KPU mustahil melakukan kecurangan dengan mengatur perolehan suara pasangan calon presiden. Kata dia, dari segi mekanisme dan undang-undang hal itu mustahil terjadi. "Tidak mungkin," kata dia.

ANDITA RAHMA | PRIBADI WICAKSONO | IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


People Power 22-25 Februari 1986, Perjuangan Rakyat Filipina Melawan Rezim Diktator Ferdinand Marcos

34 hari lalu

People Power 22-25 Februari 1986, Perjuangan Rakyat Filipina Melawan Rezim Diktator Ferdinand Marcos

Revolusi People Power terjadi sepanjang 22-25 Februari 1986. Perjuangan rakyat Filipina melawan rezim diktator Ferdinand Marcos.


Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Begini Kilas Balik Kasusnya

1 Desember 2023

Rocky Gerung mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan fitnah, Rabu, 6 September 2023.[Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tim Hukum PDIP Rencana Cabut Laporan Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Begini Kilas Balik Kasusnya

Tim Hukum PDIP menyatakan apa yang disampaikan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi benar adanya. Mereka berencana cabut laporan.


Tolak Cawe-Cawe Jokowi dalam Pilpres 2024, Aliansi People Power Indonesia Gelar Aksi Damai di Solo

7 Juli 2023

Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi People Power Indonesia menggelar aksi damai di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Tolak Cawe-Cawe Jokowi dalam Pilpres 2024, Aliansi People Power Indonesia Gelar Aksi Damai di Solo

Aliansi People Power mendesak Jokowi untuk tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024.


Muncul Spanduk Seruan People Power Solo, Berawal dari Diskusi Amien Rais?

6 Juli 2023

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Muncul Spanduk Seruan People Power Solo, Berawal dari Diskusi Amien Rais?

Satpol PP mencopoti spanduk berisi seruan people power yang ada di sejumlah titik, khususnya di ruas jalan utama Solo


Profil Cory Aquino: Presiden Perempuan Pertama Filipina dan Jejak People Power

1 Agustus 2022

Mantan presiden Filipina Corazon Aquino saat sedang melukis di rumahnya, 2001. Philstar.com/JUN DE LEON
Profil Cory Aquino: Presiden Perempuan Pertama Filipina dan Jejak People Power

Setelah kematian suaminya akibat terbunuh, Cory Aquino didukung oposisi Filipina yang bersatu di sekelilingnya.


Marcos Jr Diunggulkan Menang Pilpres Filipina, Ini Kata Korban Kekejaman Ayahnya

5 Mei 2022

Cristina Bawagan, 67, menunjukkan gaun yang dikenakannya saat ditangkap, disiksa, dan dilecehkan secara seksual oleh tentara selama era darurat militer brutal mendiang diktator Ferdinand Marcos, di rumahnya di Quezon City, Metro Manila, Filipina, 22 April, 2022. Gambar diambil 22 April 2022.REUTERS/Eloisa Lopez
Marcos Jr Diunggulkan Menang Pilpres Filipina, Ini Kata Korban Kekejaman Ayahnya

Korban kekejaman diktator Marcos bersuara menyayangkan keunggulan Ferdinand Marcos Jr dalam pemilihan Presiden Filipina


Kasus Makar Eggi Sudjana Dilanjutkan, Yusri: Permintaan Kapolda Metro Jaya

2 Desember 2020

Tersangka kasus makar Eggi Sudjana saat dibawa dari Rutan Polda Meteo Jaya ke ruang penyidik Ditreskrimum pada Jumat, 14 Juni 2019. Tempo/Adam Prireza
Kasus Makar Eggi Sudjana Dilanjutkan, Yusri: Permintaan Kapolda Metro Jaya

Penyelidikan kasus makar dengan tersangka Eggi Sudjana dilanjutkan karena Kapolda Metro Jaya yang baru punya program menuntaskan kasus lama.


Eggi Sudjana Tagih SP3 Kasus Makarnya, Penjelasan Pengacara?

12 Juli 2019

Tersangka kasus makar Eggi Sudjana saat dibawa dari Rutan Polda Meteo Jaya ke ruang penyidik Ditreskrimum pada Jumat, 14 Juni 2019. Tempo/Adam Prireza
Eggi Sudjana Tagih SP3 Kasus Makarnya, Penjelasan Pengacara?

Permohonan SP3 tersebut diajukan lantaran polisi tidak memiliki bukti cukup terkait kasus makar Eggi Sudjana karena sebatas seruan people power.


Jenguk Eggi Sudjana, Keluarga Bawakan Alat Pendeteksi Darah

5 Juni 2019

Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana usai salat Idul Fitri 1440 Hijriah di Rutan Polda Metro Jaya, Rabu, 5 Juni 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Jenguk Eggi Sudjana, Keluarga Bawakan Alat Pendeteksi Darah

Selain dibawakan opor ayam, tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana juga diberi alat pengetes darah oleh keluarganya pada hari Lebaran ini.


Demo Kedaulatan Rakyat di Depan Bawaslu Hari Ini Dipastikan Batal

29 Mei 2019

Sejumlah peserta aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan penyerangan kepada petugas Kepolisian dalam Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Massa terus melempari polisi dengan batu serta bom molotov. Mereka juga mengarahkan kembang api dan petasan ke blokade polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demo Kedaulatan Rakyat di Depan Bawaslu Hari Ini Dipastikan Batal

Istilah kedaulatan rakyat dalam konteks menolak pemilu dimunculkan oleh Amien Rais. Demonstrasi 21-22 Mei lalu berbuntut kerusuhan.