Batal Bertemu Prabowo, Luhut Pandjaitan Jadwal Ulang Pertemuan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penasihat senior Tim Transisi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan tiba memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Wisma Negera, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014.Jokowi terus melakukan seleksi untuk susunan menteri kabinetnya. TEMPO/Subekti.

    Penasihat senior Tim Transisi Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan tiba memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Wisma Negera, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014.Jokowi terus melakukan seleksi untuk susunan menteri kabinetnya. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan akan segera menjadwal ulang pertemuan dengan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Luhut mengatakan seharusnya pertemuan itu dilaksanakan Ahad, 21 April 2019 kemarin.

    Berita terkait: Luhut yang Diutus Jokowi dan Kedekatannya dengan Prabowo

    Pertemuan hari Ahad itu batal, karena menurut Luhut Pandjaitan, ada masalah teknis. “Beliau agak sakit flu, kita reschedule," kata Luhut, saat ditemui di Istana Negara, Senin, 22 April.

    Luhut Panjaitan ditunjuk Jokowi sebagai utusan khusus untuk menemui Prabowo Subianto. Dia bertugas menjembatani pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

    Luhut mengatakan belum dapat memastikan kapan pertemuan dirinya dengan Prabowa bisa terlaksana. "Kapan saja (pertemuan bisa terjadi), kalau dia sehat, ya, besok. Kalau enggak hari ini," kata dia.

    Hari ini, Luhut dan sejumlah menteri lain mendatangi Istana Negara untuk mengikuti rapat terbatas, membahas rencana anggaran 2020. Usai rapat nampak Luhut bicara berdua dengan Jokowi di jalan antara Kantor Presiden dan Istana Merdeka. Mereka berbicara sekitar 15 menit. Nampak beberapa kali gerakan tangan Jokowi menunjuk Luhut.

    Saat ditanyai wartawan, Luhut belum dapat memastikan apakah Jokowi akan bertemu dengan Prabowo atau tidak. "Belum, kita masih sibuk kerja," kata Luhut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.