Kubu Prabowo Klaim Banyak Pembiaran Kecurangan di Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jumat, 15 Februari 2019.  Dalam acara ini, Prabowo memamerkan tim pakar yang berada di belakangnya. ANTARA/Aji Styawan

    Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jumat, 15 Februari 2019. Dalam acara ini, Prabowo memamerkan tim pakar yang berada di belakangnya. ANTARA/Aji Styawan

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur materi dan debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengaku prihatin dengan penyelenggaraan pemilu 2019. Menurut dia, pemilu 2019 mungkin saja dapat dicatat dalam sejarah demokrasi Indonesia sebagai pemilu yang penyelenggaranya paling banyak membiarkan terjadinya kecurangan-kecurangan.

    "Inilah pemilu yang paling banyak membiarkan kecurangan-kecurangan terjadi di depan mata, di tengah-tengah situasi yang sudah terbuka, yang segala sesuatu bisa dipotret, bisa divideokan, bisa diviralkan," kata Sudirman di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2019. "Artinya apa? Suasana bangsa ini sedang terganggu betul dengan pembiaran berbagai kecurangan-kecurangan."

    Baca: Pengamat: Daya Eksotis Pemilu 2019 Kunci Tingginya Partisipasi

    Sudirman berujar ada beberapa 'kecurangan' dalam pemilu 2019 yang sempat ia ingat. "Ada kertas suara digotong ke tempat yang tidak jelas arahnya kemana, ada petugas KPPS yang menyoblos sendiri, kertas suaranya kemudian tiba-tiba muncul menjadi angka yang fantastis, di Boyolali misalnya," ujar dia.

    Kecurangan-kecurangan itu, kata Sudirman, merupakan warning agar tak ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Menurut dia, akan susah membangun sebuah negara beradab jika kecurangan semacam ini telah menjadi sesuatu yang diwajarkan.

    Simak: Libur Usai Pemilu 2019, Kereta Api Jadi Transportasi Favorit

    "Kita tidak ingin pemilu ini menjadi pemilu yang tidak dipercaya rakyat hasilnya, itu sangat berisiko," ujar Sudirman. "Apa lagi kalau inkumben memaksakan diri dengan segala instrumennya. Menjadi pemerintah yang punya kekuasaan, tapi tidak punya legitimasi moral," ujar dia.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihak BPN 02 sejauh ini telah menerima aduan kecurangan pemilu 2019 sebanyak 1.200 laporan. "1.200 kasus di TPS yang mencerminkan indikasi kecurangan. So ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak pihak lain yang terkait," ujar Hashim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.