Soal Instruksi SBY, Demokrat Bantah Tarik Diri dari BPN Prabowo

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, memberikan keterangan kepada awak media susai rapat pleno, di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, 6 Maret 2017. Partai Demokrat menyerahkan keputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon Ahok-Djarot atau Anies-Sandi yang maju dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kepada Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, memberikan keterangan kepada awak media susai rapat pleno, di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, 6 Maret 2017. Partai Demokrat menyerahkan keputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon Ahok-Djarot atau Anies-Sandi yang maju dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kepada Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah bahwa partainya menarik diri dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga pascahitung cepat pemilihan presiden 2019. Bantahan itu disampaikan Syarief untuk menjelaskan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

    Baca: SBY Tarik Kadernya dari BPN Prabowo - Sandiaga untuk Konsolidasi

    “Tidak ada perintah (dari ketua umum) untuk menarik diri dari BPN, PD tetap solid di BPN,” ujar Syarief saat dihubungi Tempo pada Jumat, 19 April 2019.

    Dalam instruksinya, SBY meminta untuk sementara waktu, seluruh pimpinan partai maupun kader PD yang “berdinas” di BPN, agar kembali ke WP41 untuk konsolidasi. WP 41 merujuk pada Wisma Proklamasi Nomor 41 yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini juga merupakan kantor DPP Partai Demokrat.

    Syarief menegaskan, instruksi itu bukan perintah menarik diri. “Hanya untuk konsolidasi,” ujar dia.

    Bocoran instruksi ini awalnya diperoleh Tempo berdasarkan informasi yang beredar melalui aplikasi perpesanan. Dalam instruksi pertama, pesan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    Baca: SBY Larang Kader Demokrat Terlibat Kegiatan Inkonstitusional

    "Arahan Ketum, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan partai maupun kader PD yang “berdinas” di BPN agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi. Demikian untuk dilaksanakan," tulis instruksi tersebut.

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin membenarkan adanya instruksi itu. "Sebagaimana instruksi-instruksi beliau, itu kan disuruh ke WP 41, itu memang gedung tempat kami berkumpul untuk konsolidasi di sana," kata Amir kepada Tempo, Kamis malam, 18 April 2019.

    Pasca-Pemilu 2019 berlangsung, calon presiden 02 Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangan yang diklaim bersumber dari real count yang dilakukan timnya di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rabu lalu, Prabowo mengklaim meraup 62 persen suara dan dilanjutkan sujud syukur.

    Baca: 4 Poin Instruksi SBY kepada Petinggi Partai Demokrat

    Kemarin, Kamis, 18 April 2019, Prabowo kembali mendeklarasikan kemenangannya. Dia mengatakan timnya telah melakukan rekapitulasi terhadap lebih dari 62 persen real count dan C1. Namun, tidak ada AHY maupun SBY dalam tiga kali deklarasi kemenangan Prabowo tersebut. Kehadiran Demokrat hanya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.