Polda Jawa Barat Kerahkan 24.250 Personel Amankan Pilpres 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto meninjau kesiapan pasukan saat mengikuti Apel Gelar Pasukan di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 Maret 2019. Apel Gelar Pasukan yang diikuti 12.000 anggota TNI, Polri, Linmas, serta Organisasi Masyarakat yang ada di Jawa Barat tersebut dilakukan dalam rangka kesiapan keamanan jelang Pemilu pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Agung Budi Maryoto mengatakan tim pengamanan dari kepolisian siap mengawal pilpres 2019. Sebanyak 24.250 personel dari Polda Jawa Barat disiapkan guna mengamankan kontestasi Pilpres nanti.

Baca: KPU Libatkan Dosen Kampus Luar Jawa sebagai Panelis Debat Kelima

"Dari aspek keamanan di Pilpres nanti, Polda mengerahkan kekuatan 24.250 personel dibantu dari Kodam 10 ribu orang. Itu sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi Jabar," ujar Agung usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2019, di Sudirman Grand Ballroom, Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, Selasa, 2 April 2019.

Koordinasi antara tim pengamanan dari Polda Jawa Barat dan TNI dilakukan terus-menerus dengan berbagai pihak dari mulai Komisi Pemilihan Umum tingkat kota/kabupaten, Badan Pengawas Pemilu hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan.

Meski wilayah Jawa Barat terbilang aman dari konflik saat pemilu, Agung meminta anak buahnya untuk tetap bersiaga dalam mengamankan hajat demokrasi tiap lima tahun sekali itu.

"Hasil mapping Bawaslu itu, Jabar alhamdulillah semuanya tidak rawan konflik. Tapi kami tidak boleh underestimate termasuk indeks kerawanan yang dibuat oleh Mabes Polri juga Jabar aman, tapi semuanya kapolres bersinergi dengan tim tidak boleh menganggap enteng," ucapnya.

Agung pun mengatakan tidak khawatir dengan kasus penangkapan terduga teroris di Baleendah, Kabupaten Bandung, pada Kamis, 27 Maret 2019. Agung memastikan tindakan terorisme oleh orang tak bertanggung jawab tidak akan terjadi di pemilu nanti karena sudah diantisipasi.

Baca: Prabowo Minta Pendukung Jaga TPS dari Pemilih Hantu dan Tuyul

"Itu kan kalau teroris jaringan jadi jangan sampai jaringan tersebut akan melakukan hal yang tidak diinginkan, ya kita ambil (tindakan) duluan, ya kan tidak ada penegak hukum yang lain," ucap dia.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

7 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

25 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.