Perludem Minta Bawaslu Responsif Tanggapi Ucapan Sulman Aziz

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Pilpres 2019 di kantor ICW, Jakarta Selatan, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar lebih responsif menyikapi  pernyataan mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Kabupaten Garut, Ajun Komisaris Sulman Aziz. Perludem meminta Bawaslu jemput bola dan tidak hanya menunggu ada laporan masyarakat ihwal dugaan ketidaknetralan polisi di Kabupaten Garut. 

"Apalagi mekanisme dari Bawaslu ada dua, yakni laporan dan temuan. Saya rasa seluruh tingkatan Bawaslu sudah mengetahui informasi ini," ujar Titi saat dihubungi, Senin, 1 April 2019.

Baca: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi.

Menurut dia tindakan responsif Bawaslu bisa memberikan harapan bagi masyarakat untuk melihat penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Respon yang cepat bakal meningkatkan lagi kredibilitas dari penyelenggara pemilu. "Prinsipnya itu upaya penegakan aturan pemilu harus mengutamakan keterbukaan, transparansi serta akuntanbel. Jadi nanti apapun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu harus diumumkan ke publik," kata Titi.

Pada Ahad, 30 Maret 2019, Sulman membuat pengakuan bahwa Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Jokowi di pilpres 2019. Perintah itu, kata dia, diiringi ancaman bahwa kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Simak: Polda Jabar Bantah Mutasi Sulman Aziz karena Masalah Pilpres

Sulman menuturkan perintah untuk memenangkan Jokowi itu disampaikan Budi dalam forum yang dihelat di Polres Garut, pada Februari 2019.  Sulman saat ini telah dimutasi ke kesatuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat itu.

Selain itu  Sulman Aziz menambahkan, Kapolres Garut juga memerintahkan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo. Ia menuturkan perintah kedua itu harus disampaikan melalui pesan WhatsApp.

IRSYAN HASYIM | ROSSENO AJI






KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

5 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

10 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

14 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

24 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

25 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

25 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 hari lalu

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

52 hari lalu

Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

Bawaslu akan menjadi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memperkuat keamanan digital.


Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

52 hari lalu

Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

Bagja mengatakan Bawaslu akan membagikan praktik pengawasan dan peradilan pemilu di Indonesia kepada seluruh anggota.