Pengakuan Sulman Aziz, Kubu Prabowo Tunggu Klarifikasi Kapolri

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz di Kantor Hukum dan HAM Lokataru di Jakarta Timur, Ahad, 31 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz di Kantor Hukum dan HAM Lokataru di Jakarta Timur, Ahad, 31 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pernyataan mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Kabupaten Garut, Ajun Komisaris Sulman Aziz, adalah puncak dari gunung es.

    Berita terkait: Kapolres Garut Sangkal Memerintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

    Pernyataan ini dilontarkan Andre merespons pengakuan Sulman yang mengatakan telah diperintah atasannya untuk memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Dia lalu menunjuk sejumlah kasus seperti video yang viral di medsos soal polisi mengajak memilih pak Jokowi.

    Contoh lain, kata Andre, adalah indikasi Kepala Desa dipanggil untuk memenangkan paslon 01. “Bahkan kita juga melihat grup WhatsApp yang viral mengenai keberpihakan polisi beberapa hari yang lalu," kata Andre melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 31 Maret 2019. "Bahkan yang tak kalah fenomenal aplikasi Shambar."

    Menurut Andre, harus ada investigasi total di dalam tubuh Kepolisian untuk menyikapi pengakuan Sulman Aziz ini. "Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengklarifikasi dan menyampaikan hasil investigasinya secara terbuka kepada publik.”

    Menurut Andre sudah wajib hukumnya bagi Polri untuk bersikap netral dalam kontestasi politik. "Polri adalah Polisi yang dicintai rakyat. Untuk itu, Polri harus netral dan tidak boleh berpihak. Jangan sampai indikasi ketidaknetralan ini merusak kepercayaan rakyat terhadap Polri," tutur dia.

    "Jangan sampai Pemilu kita ini hasilnya tidak dapat dipercaya. Kami Rakyat Indonesia ingin percaya Polri adalah institusi yang netral. Untuk itu, kami menunggu klarifikasi resmi dari Kapolri," lanjutnya.

    Pada Ahad, 30 Maret 2019, Sulman membuat pengakuan bahwa Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna telah memerintahkan 22 Kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Jokowi di pilpres 2019. Perintah itu, kata dia, diiringi ancaman bahwa Kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

    Sulman menuturkan perintah untuk memenangkan Jokowi itu disampaikan Budi dalam forum yang dihelat di Polres Garut, pada Februari 2019.  Sulman saat ini telah dimutasi ke kesatuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat itu.

    Selain itu, Sulman menambahkan, Kapolres Garut juga memerintahkan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo. Ia menuturkan perintah kedua itu harus disampaikan melalui pesan WhatsApp.

    Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah telah memerintahkan bawahannya memenangkan Jokowi. Dia mengatakan siap diperiksa dan diberi sanksi bila terbukti melakukan hal tersebut. “Enggak ada, saya siap diperiksa dan bila terbukti bersalah saya siap,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 31 Maret 2019.

    Budi tak menampik pernah menggelar pertemuan di kantornya. Namun pertemuan tersebut merupakan rapat bulanan yang rutin dilakukan kepolisian. “Kami ada gelar operasional setiap bulan, di situ kapolsek pada kumpul, sharing ada masalah apa. Semuanya terbuka.”

    Ihwal perintah mendata pendukung masing-masing capres, Budi membenarkannya. Dia mengatakan pendataan itu dilakukan polisi untuk memetakan potensi konflik dalam Pemilu 2019. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Mabes Polri terkati survei untuk pemetaan potensi konflik tersebut. “Kami menimbang menjelang pemilu ini, kondisi agak sedikit hangat,” kata dia.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.