TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Firman Noor menilai kedua pasangan calon presiden-wakil presiden belum memiliki gagasan yang jelas untuk memutus rantai oligarki politik.
Dalam acara "Dialog Pilpres Evaluasi Program Capres Bidang Politik dan Ekonomi" yang digelar Kamis, 28 Maret 2019, Firman menanyakannya kepada perwakilan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno. "Jawaban mereka masih terlalu ngambang, tidak terlalu berani, tidak ada terobosan," kata Firman kepada Tempo di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.
Baca: LIPI Tak Keluarkan Hasil Survei yang Menyebut ...
Menurut Firman oligarki politik penting diputuskan oleh siapapun yang memerintah. Jika tidak, kata dia, Indonesia akan mengalami demokrasi yang terbajak sehingga ketimpangan terus terjadi dan masyarakat Indonesia tak akan sejahtera.
Pertanyaan Firman itu dijawab Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Informasi Partai Gerindra Dirgayuza Setyawan. Hasto mengatakan figur Jokowi adalah pembalikan dari kecenderungan oligarki itu sendiri.
Jokowi, kata dia, berlatar belakang dari kalangan biasa yang kemudian menapaki karir politik dari bawah. Mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden. "Ini yang kemudian kami jabarkan sebagai penegakan kultural di dalam partai politik," kata Hasto.
Baca: LIPI Peringatkan Potensi Migrasi Suara Calon Pemilih ...
Hasto juga mencontohkan bagaimana partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggunakan pendekatan sistemik kepartaian untuk berupaya memutus rantai oligarki politik ini. Di antaranya dengan menyelenggarakan sekolah partai, berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pembiayaan partai politik, dan sebagainya. Hasto juga menyinggung kebijakan Jokowi menaikkan dana partai politik dari Rp 100 menjadi Rp 1.000 per suara.
Dirgayuza Setyawan mengatakan Prabowo mengakui oligarki politik masih menjadi masalah. Ia mencontohkan Prabowo dalam 8-9 tahun belakangan. Ketua Umum Partai Gerindra itu, kata Dirgayuza, tidak pernah menarik mahar dari calon kepala daerah atau calon legislator yang ingin maju dari Gerindra. "Pak Prabowo memberikan bantuan kepada kader bangsa terbaik yang mau maju mencalonkan diri. Contohnya 2012 Pak Prabowo dan Pak Hashim (Djojohadikusumo) mendanai kampanye politik Pak Jokowi di pilkada DKI," kata Dirgayuza.
Simak: Peneliti LIPI Jelaskan Soal Stagnasi Hasil Survei Pilpres 2019
Prabowo, ujar dia, juga bakal mendorong agar partai transparan. Selama ini Gerindra mendapatkan penghargaan mengenai laporan keuangan dari sejumlah lembaga pemantau. Prabowo - Sandiaga akan meningkatkan pendanaan negara untuk partai politik.
Firman Noor menilai jawaban-jawaban itu baru sebatas apa yang dilakukan di partai masing-masing. "Apa rumusan pemerintah? Bukan rumusan partai,” ujar Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI ini. Belum tentu rumusan pemerintah bisa diaplikasikan ke partai lain apalagi di dalam pemerintahan.
