Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Empat Menteri Jadi Juru Kampanye Terbuka Jokowi - Ma'ruf

image-gnews
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melakukan senam bersama kader dan simpatisan partai dalam Parade Akhir Pekan di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019. Acara tersebut digelar menjelang HUT ke-46 PDIP pada 10 Januari mendatang. TEMPO/Fikri Arigi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melakukan senam bersama kader dan simpatisan partai dalam Parade Akhir Pekan di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019. Acara tersebut digelar menjelang HUT ke-46 PDIP pada 10 Januari mendatang. TEMPO/Fikri Arigi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan akan empat menteri Kabinet Kerja yang akan dilibatkan dalam kampanye terbuka kubu mereka.

Baca: 3 Aturan Main Kampanye Terbuka Jokowi VS Prabowo di Pemilu 2019

Para menteri itu akan menjadi juru kampanye pasangan 01 pada kampanye terbuka yang akan dimulai Ahad, 24 Maret hingga 13 April 2019. “Sudah ada perencanaan detail. Masing-masing ada berdasarkan segmen pemilihnya. Tidak semua menteri ikut kampanye. Meskipun semua daftar, tapi kami harus tetap mementingkan urusan negara,” kata Hasto saat menggelar jumpa pers di Media Center Jokowi - Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Menurut dia, menteri-menteri yang sudah dipastikan dilibatkan dalam kampanye terbuka itu berasal dari partai politik. Yaitu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Yang tidak PNS dan menteri-menteri dari partai nanti mengajukan cuti, tapi tidak seluruhnya, sesuai dengan jadwal-jadwal kampanye, terutama dari Sabtu-Minggu,” ujar Hasto.

Selain melibatkan menteri-menteri, TKN pun akan mengikutsertakan seluruh ketua umum partai politik koalisi dan tokoh-tokoh nasional juga ulama.“Seluruh ketua umum akan turun. Pak Surya Paloh, misalnya, akan ke Aceh dan Kepulauan Riau. Begitupula Bu Megawati,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, total juru kampanye nasional Jokowi - Ma'ruf Amin yang akan dikerahkan di kampanye terbuka berjumlah 5.320 orang. Sejumlah juru kampanye tersebut akan dikerahkan ke sejumlah daerah.

“Ini ada 17 provinsi yang tampaknya secara serentak sehingga paling tidak diperlukan minimal 17 jurkam di tingkat nasional secara bersamaan,” kata dia.

Simak juga: Beda Kampanye Terbuka Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga

Pasangan 01 ini akan memulai kampanye terbuka di Ciceri, Banten pada Ahad, 24 Maret 2019. Di kampanye terbuka perdana tersebut, TKN akan menggelar pawai akbar. Setelah di Banten, keesokan harinya, TKN akan menggelar kampanye di Banda Aceh dan Riau. Kampanye terbuka pasangan inkumben ini akan ditutup di Jakarta pada 13 April 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

1 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

8 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

9 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

10 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

13 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak khawatir jatah kursi menteri berkurang jika koalisi semakin ramai.


Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

14 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

Bahlil Lahadalia membantah isu soal dirinya ditawari menjadi menteri kembali di masa pemerintahan berikutnya.


Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

Ekonom menilai pemanggilan Jokowi penting untuk mengusut politisasi bansos.


Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

18 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar di IKN. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Gibran menyatakan pihaknya akan selalu mengikuti mekanisme yang ada di MK.


Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

19 hari lalu

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

Tim hukum AMIN mengkritik kesaksian keempat menteri yang dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Kesaksian mereka disebut tak sesuai kenyataan.