TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'aruf Amin, Aria Bima, mengatakan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebutkan bahwa bila angka golput tinggi bisa merugikan Jokowi - Ma'ruf Amin masih bisa berubah sampai proses pencoblosan.
"Proses debat, proses kampanye, ini tentunya akan mempengaruhi golput yang sadar tidak menggunakan hak," ujar Aria di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.
Baca: LSI: Jika Angka Golput Besar, Terbuka Kemungkinan Jokowi Kalah
Menurut dia topik seperti ini sebenarnya bukan golput tapi memang tidak berniat nyoblos. "Ya untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) lebih mengkampanyekan untuk tidak golput dan bagaimana mengenai hak seseorang untuk nyoblos karena faktor pekerjaan harus pindah tempat," katanya.
Menurut Aria Bima masih banyak masyarakat tidak mengerti teknis pencoblosan. Sosialisasi mengenai pindah tempat pencoblosan, kata dia, masih terlalu rumit dan tidak memberi ruang. TKN berkeinginan setiap hak itu bisa dipakai oleh yang bersangkutan serta dimudahkan. "Bisa berdampak golput karena pengurusannya yang terlalu berbelit belit," papar dia.
Tonton: Video Viral Jokowi Yes Yes Yes, Ini Tanggapan Polisi
Sebelumnya hasil sigi yang dirilis LSI menunjukkan Jokowi paling dirugikan jika angka golput besar. Peneliti LSI, Ikrama Masloman, menyebut terbuka kemungkinan Jokowi dikalahkan Prabowo Subianto jika gagal mengelola partisipasi pemilih.
Simak: Slank Bicara Golput di Pemilu: Seksi atau Cemen?
Musababnya, ujar Ikrama, selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini tak lebih besar dari angka golput 2014. "Angka golput 2014 sebesar 30,42 persen. Sementara selisih elektabilitas dua paslon ini 27,8 persen," ujar Ikrama di kantornya, Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada Selasa siang.
LSI memprediksi angka golput dalam pemilihan presiden 2019 ini meningkat daripada pilpres 2014. Prediksi itu berdasarkan hasil sigi LSI yang menunjukkan kurang lebih sebulan menjelang pemilihan presiden pemilih yang tahu pelaksanaan pilpres akan dilaksanakan pada bulan April 2019 hanya sebesar 65,2 persen.
IRSYAN HASYIM
