SMRC: Hoaks terhadap Jokowi Menaikkan Peluang Prabowo Menang

Reporter

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bahwa kabar bohong atau hoaks terhadap calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi cenderung menaikkan peluang lawannya, Prabowo Subianto di Pilpres 2019. "Hoaks tentang Jokowi negatif banget pengaruhnya terhadap Jokowi," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019.

Meski dapat menurunkan peluang Jokowi, Djayadi mengatakan bahwa survei tetap menunjukkan angka elektabilitasnya tetap tinggi, yaitu 57,6 persen dari 2.820 responden yang diwawancarai pada 24 Februari-5 Maret 2019. Sedangkan elektabilitas Prabowo tercatat 31,8 persen. Hal itu terjadi lantaran yang percaya pada hoaks tidak cukup banyak.

Baca: Tepis Berbagai Hoaks, Jokowi: Saya Tidak Marah...

Metodologi survei yang digunakan SMRC adalah dengan sampel acak berjenjang (multistage random sampling). Adapun responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 2.479 atau 88 persen, dengan margin of error lebih kurang 2 persen. 

Sebanyak 6 persen responden yang percaya isu Jokowi adalah orang atau keturunan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 73 persen. SMRC juga mencatat, tren isu Jokowi adalah PKI cenderung stagnan di kisaran 5-6 persen sejak September 2017.

Isu lainnya, kata Djayadi, 10 persen responden setuju bahwa Jokowi merupakan kaki tangan pemerintah Cina. Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 69 persen. Tren isu itu dalam satu tahun terakhir juga tidak terlalu jauh, yaitu kisaran 9-10 persen.

Baca: Mafindo: Hoaks di Januari Banyak Serang Prabowo Ketimbang Jokowi

Selain itu, sebanyak 6 persen responden yang disurvei SMRC juga percaya bahwa Jokowi antiIslam. Tren terhadap isu itu juga stagnan.

Menurut Djayadi, bila hoaks terhadap Jokowi dipercaya semakin masif, maka peluang Prabowo menjadi lebih besar untuk menang. "Namun, sejauh ini trennya masih sangat sedikit yang mempercayai hoaks itu."






Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

38 menit lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

1 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

2 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

3 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

5 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

6 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

7 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

8 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.