Sandiaga Bandingkan Jokowi dan Ahok Soal Cuti Kampanye

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno a;ian Sandiaga Uno memberikan sambutan pada pelatihan kewirausahaan di Pasar Minggu, Jakarta, Ahad, 3 Maret 2019. Pada sambutannya, Sandi berpesan agar para UMKM harus diberdayakan dan diberi kemudahan agar roda perekonomian negara berdampak baik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno membandingkan sikap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Joko Widodo atau Jokowi ihwal cuti dari jabatannya sebagai pejabat negara saat menjadi kontestan dalam pemilihan untuk jabatan kepala daerah dan presiden. Hal ini disampaikan Sandiaga saat ditanya ihwal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon presiden inkumben tak harus cuti kampanye.

Baca: MK Putuskan Presiden Inkumben Tak Perlu Cuti Kampanye

Sandiaga mengungkit Ahok yang kala itu cuti dari jabatannya sebagai gubernur ketika mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

"Biar masyarakat menilai. Saya waktu di pilgub DKI hargai Pak Basuki Tjahaja Purnama yang secara gentle cuti," kata Sandiaga di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Maret 2019.

Menurut Sandiaga, tindakan Ahok itu bagus, lantaran melepas semua atribut yang melekat padanya sebagai pejabat negara ketika maju lagi. Cawapres pasangan Prabowo Subianto ini berujar bahwa Jokowi bisa mengambil pilihan untuk melepas atributnya meski tidak menyeluruh selama pemilihan presiden.

Jika Jokowi tak bisa lepas dari pengamanan melekat, kata Sandiaga, capres 01 itu tetap bisa meletakkan sejenak atribut lainnya selama mengikuti pilpres 2019. "Sehingga dia bisa tampil sebagai murni calon presiden," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Namun, Sandiaga tak banyak berkomentar lagi lantaran MK telah mengambil keputusan. Sebelumnya, aturan cuti kampanye bagi capres petahana itu digugat oleh enam mahasiswa. Namun, Mahkamah menolak secara keseluruhan gugatan uji materi itu.

MK menyatakan aturan dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu mengenai kampanye calon presiden-wakil presiden bagi inkumben adalah konstitusional. "Dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim konstitusi, Saldi Isra, seperti dikutip Antara, Rabu, 13 Maret 2019.

Baca: Capres Inkumben Dinilai Tak Perlu Cuti Sepanjang Masa Kampanye

Menurut MK, bila calon presiden-wakil presiden inkumben tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye justru akan menjadi bertentangan dengan semangat pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. "Kalau memang sudah diputuskan MK ya end off story (habis cerita)," kata Sandiaga.






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

1 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

2 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

2 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

4 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

5 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

6 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

7 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

7 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

8 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.