Debat Cawapres, BPN Beri Masukan ke Sandiaga Soal Pesantren

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno (kanan) memberikan sambutan saat berkunjung ke kampung warteg Desa Sidakaton, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2019. Subkhan membantah tudingan sandiwara dan sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pihak yang dianggap menyebarkan hoaks tentang dirinya. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno (kanan) memberikan sambutan saat berkunjung ke kampung warteg Desa Sidakaton, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2019. Subkhan membantah tudingan sandiwara dan sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pihak yang dianggap menyebarkan hoaks tentang dirinya. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Irfan Yusuf memiliki beberapa masukan perihal pendidikan pesantren untuk Sandiaga di debat cawapres nanti. Cucu pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama Hasyim Asyari ini mengatakan, masukan-masukan itu sudah dia sampaikan kepada Sandiaga.

    "Sudah ada masukan ke beliau tentang pesantren, tentang apa yang diperlukan pesantren dan apa yang harus dilakukan pesantren yang sudah ada," kata Irfan kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.

    Debat cawapres yang akan berlangsung Ahad malam, 17 Maret nanti akan membahas tema kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Debat itu diperuntukkan para calon wakil presiden. Sandiaga akan berhadapan dengan cawapres 01, Ma'ruf Amin, yang merupakan ulama NU senior dan Ketua Umum (nonaktif) Majelis Ulama Indonesia.

    Menurut Irfan, masukan untuk Sandiaga itu menekankan pada pentingnya penghargaan pemerintah kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebab, ujarnya, pesantren sudah berperan besar memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

    Irfan mengatakan pihaknya juga tak sepenuhnya sepakat dengan Rancangan Undang-undang Pesantren yang ada saat ini. Dia berujar, jangan sampai keberadaan aturan itu nantinya malah membuat pesantren menjadi institusi yang berada di bawah pemerintah dan tidak independen.

    Pemerintah, kata Irfan, bisa menentukan standar tertentu, tetapi tetap harus memastikan pesantren memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum dan bertumbuh secara ekonomi. "Kami berharap pesantren dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus mempunyai kemandirian."

    Sebelumnya, Sandiaga menyampaikan ada sejumlah kata kunci terkait bidang pendidikan yang akan disampaikan saat debat cawapres. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pemerataan akses akan mendapat prioritas.

    Sandiaga juga berjanji bakal memperhatikan nasib para tenaga guru honorer. "Kami lihat regulasinya dan kalau perlu kami ubah. Kami akan memastikan selesaikan masalah menahun ini," kata Sandiaga di Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.