TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998 menyatakan tak akan memilih calon presiden Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM berat itu.
Berita terkait: Di Cianjur, Prabowo Naik Mobil Ketua Ormas Garis
Dalam konferensi pers bertajuk "Kembalikan Kawan Kami, Kalahkan Capres Pelanggar HAM" itu, hadir Paian Siahaan dan istrinya (orang tua Ucok Munandar Siahaan), Utomo Rahardjo (ayah Petrus Bimo Anugerah). Kemudian Suyadi (kakak Suyat), Ma'rufah (ibu Faisol Riza), Wahyu Susilo (adik Wiji Thukul), dan Budiarti (ibu Leonardus "Gilang" Nugroho Iskandar).
Para keluarga korban ini menyatakan akan memilih calon presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. "Marilah kita memilih capres yang bukan pelanggar HAM. Yang jelas ini kami adalah keluarga korban konsisten untuk mendukung Jokowi periode periode kedua," kata Utomo Rahardjo di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Utomo mengatakan, dia tak memiliki bayangan seumpama Prabowo terpilih menjadi presiden. Mengenakan kaus #KalahkanCapresPelanggarHAM, Utomo menyampaikan harapannya agar Jokowi menang dan menuntaskan kasus hilangnya para aktivis yang telah mereka suarakan selama 21 tahun ini.
Saksikan: Alasan Keluarga Korban Penculikan Ogah Dukung Prabowo
Para keluarga hadir didampingi beberapa korban penculikan 19971998, yakni Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto. Mereka adalah tiga dari sembilan korban penculikan yang kembali. Adapun enam orang lainnya adalah Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, dan Rahardjo Waluyo Jati.
Sedangkan 13 aktivis lainnya masih hilang. Mereka ialah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.
"Kami tidak punya bayangan bahwa pelaku pelanggaran HAM, pelaku penculikan yang belum mempertanggungjawabkan kesalahannya secara hukum terpilih menjadi presiden," kata Mugiyanto, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat Ikatan Orang Hilang (Ikohi) di lokasi yang sama.
Mereka menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo Subianto sebagai pelaku penculikan dan penghilangan paksa para aktivis prodemokrasi. Prabowo ketika itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus yang juga memimpin Tim Mawar. Tahun 1998, Prabowo diberhentikan dari militer atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira yang menyidang dia.
Konferensi pers dibuka dengan pemutaran video wawancara para keluarga korban. Lampu ruangan dimatikan ketika video itu diputar. Setelahnya, Wahyu Susilo membacakan puisi karya kakaknya, Wiji Thukul, yang bertajuk "Para Jenderal Marah-Marah". Wahyu meninggalkan lokasi setelah selesai membaca puisi itu.
Paian Siahaan mengatakan, keluarga korban sudah sejak lama memperjuangkan penuntasan kasus. Dia bercerita, 2014 bahkan perwakilan keluarga korban mendatangi Komisi Pemilihan Umum agar menggugurkan Prabowo sebagai calon presiden. Toh, Prabowo tetap maju dan kembali mencalonkan diri di pilpres 2019.
Paian juga menanggapi belum terealisasinya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat selama pemerintahan Jokowi. Calon presiden inkumben itu sebenarnya telah melontarkan janji tersebut dalam Nawa Cita, visi misinya di pilpres 2014. Menurut Paian, Jokowi akan mau menuntaskan kasus tersebut lantaran dirinya tak terkait langsung dengan peristiwa itu. Hanya saja, menurutnya, waktunya belum tepat sehingga belum dituntaskan.
"Tapi jika Pak Prabowo menjadi presiden artinya tertutup harapan untuk menyelesaikan kasus ini," kata Paian.
Konferensi pers dihadiri oleh sejumlah pendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka tampak mengenakan kaus merah bertuliskan #01. Tampak hadir pula influencer sosial media Ulin Niam Yusron di lokasi.
Tempo masih berusaha meminta konfirmasi dna komentar dari kubu Prabowo.
