TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden, Prabowo Subianto berjanji bakal membentuk tim untuk menelusuri masalah kebocoran kekayaan Indonesia jika dirinya terpilih menjadi presiden. Prabowo akan mencari bukti kebocoran senilai Rp 11 ribu triliun yang dia singgung sebelumnya.
Baca: Prabowo Sebut Ada Keberhasilan di 25 Tahun Awal Orde Baru
"Kalau saya udah dilantik saya akan segera bentuk tim untuk mencari bukti itu," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Ahad, 3 Maret 2019.
Prabowo membeberkan beberapa contoh kebocoran yang dia maksudkan. Di antaranya, dia menyinggung soal under invoicing ekspor tambang dan komoditas Indonesia, batu bara, kelapa sawit, cokelat, karet, dan sebagainya.
Menurut Prabowo, kebocoran kekayaan ke luar negerilah yang menjadi akar berbagai permasalahan di Indonesia. Ia mengaku telah dua dasawarsa bicara soal ini. Namun dia merasa elite Indonesia tak kunjung memperhatikan.
Kebocoran kekayaan sebesar Rp 11 ribu triliun ini sebelumnya diungkapkan Prabowo saat acara bersama para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di Yogyakarta, Rabu, 27 Februari lalu. Calon presiden petahana, Joko Widodo, lantas mempersilakan Prabowo menyerahkan data dan bukti kebocoran yang dia maksud.
Baca: Prabowo Sebut Peristiwa 1998 Bukan Krisis Ekonomi, Tapi Kebocoran
Prabowo membalas lagi. Dia mengatakan angka Rp 11 ribu triliun itu pernah disampaikan Bambang Brodjonegoro semasa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2016. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini menganggap, kebocoran ini jugalah yang mendasari pemerintah membuat aturan soal pengampunan pajak atau tax amnesty.
Prabowo mengaku bingung dengan pernyataan pemerintah sekarang yang membantah pernyataan para pejabat tiga tahun lalu. "Ini saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini, apakah penasihatnya berganti? Saya tidak mengerti," ujarnya.
Prabowo mengatakan dirinya siap menelusuri, mencari bukti, serta menghentikan kebocoran kekayaan Indonesia jika terpilih menjadi presiden. Namun selagi pemerintahan belum berganti, kata dia, hal itu masih menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi dan anak buahnya.
Baca juga: Ketika Ketua Pemuda Pancasila Puji Prabowo di Depan Jokowi
"Sekarang saya perintahkan tugas eksekutif yang berkuasa sekarang untuk membuktikan, untuk mengejar, dan menghentikan kebocoran tersebut, bukan tugas saya," kata dia.
