Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alissa Wahid Sarankan Tak Golput dalam Pemilu

image-gnews
Alissa Wahid berorasi pada acara Malam Solidaritas Jogja Ilang Roso Tribute to Our Sisters di depan Gedung Agung Yogyakarta, Ahad malam, 10 Mei 2015. TEMPO/Shinta Maharani
Alissa Wahid berorasi pada acara Malam Solidaritas Jogja Ilang Roso Tribute to Our Sisters di depan Gedung Agung Yogyakarta, Ahad malam, 10 Mei 2015. TEMPO/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian (JGD) Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid menyarankan masyarakat untuk memilih atau tidak golput dalam Pemilihan Umum 2019.

Baca: Menristekdikti Ajak Mahasiswa dan Dosen Tidak Golput

“Lebih baik memilih dalam konteks untuk menentukan wajah kepemimpinan masa depan,” kata Alissa seusai acara memorial lecture “Ziarah Pemikiran Gus Dur” di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 23 Februari 2019.

Acara tersebut merupakan rangkaian dari peringatan haul atau wafat Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Alissa menyarankan masyarakat untuk tidak golput karena situasi sekarang ini berbeda dengan zaman Orde Baru, yang calonnya hanya satu. Pemilu 2019 diikuti dua kontestan sehingga calon pemilih bisa mendapatkan pemimpin yang mereka anggap ideal.

Golput atau memilih dalam pemilu mendatang tetap akan menghasilkan pemenang dan kebijakan yang presiden buat nantinya berdampak buat mereka. “Pelajari dulu deh lebih dalam sebelum memutuskan golput atau tidak,” kata Alissa.

Dia menghormati orang yang golput sebagai peringatan kepada dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak muncul gerakan golput, maka kedua kubu akan nyaman-nyaman saja dengan ketidakjelasan kampanye mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menekankan bahwa golput merupakan hak semua orang dan boleh dilakukan. Bahkan, Gus Dur, ayahanda Alissa menyebut golput sesuatu yang layak dilakukan oleh orang yang menganggap aspirasi politiknya tidak terwadahi. Tapi, dalam situasi seperti sekarang ini, Alissa meyakini bila Gus Dur masih hidup, maka dia akan memilih. Dia mencontohkan tahun 2004, Gus Dur terlibat dalam politik praktis.

Gerakan Golput pada Pemilu 2019 muncul karena kedua calon masih kurang kuat menekankan mengapa masyarakat layak memilih mereka. Alissa menilai upaya dua calon untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang strategi atau konsep bernegara masih kurang.

Dia mengkritik dua kubu dan tim kampanyenya yang cenderung saling perang, saling hajar, dan berusaha menunjukkan kelemahan lawannya. Alissa prihatin keduanya menggunakan simbol agama dalam kampanye. “Banyak orang yang muak sehingga nggak bisa melihat apa bedanya demokrasi yang dibawa oleh dua calon ini. Kebijakan ekonomi apa yang akan mereka usung,” kata dia.

Ia berharap tim kampanye dua calon bekerja lebih dengan tawaran kebijakan yang mencerahkan masyarakat. Dalam konteks saling serang karena dua calon membawa isu agama ini, Alissa menyarankan agar masyarakat kritis dan berani bersuara untuk melawan sentimen agama yang membahayakan publik dalam jangka panjang.

Peran mereka yang terdidik dan kritis ini penting untuk membantu kalangan yang belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup. “Politisi dan timnya hanya berpikir soal konteks lima tahunan. Kelompok yang kritis harus bersuara kencang seperti yang golput sebagai bentuk peringatan,” kata Alissa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

8 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

2 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

6 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

7 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

7 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.