Jusuf Kalla: Jokowi Tidak Mungkin Otoriter dan Nepotisme

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri rapat konsolidasi nasional Jenggala Center di JS Luwansa, Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri rapat konsolidasi nasional Jenggala Center di JS Luwansa, Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mungkin menjadi pemimpin otoriter. JK menyampaikan hal itu di hadapan peserta silaturahmi nasional Institute Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu, 23 Februari 2019.

    "Beliau sangat demokratis. Ingin demokratis, menjalankan demokrasi. Tanpa ingin memaksakan kehendak. Jadi, kemungkinan untuk otoriter tidak akan terjadi," kata JK dalam sambutannya.

    JK menceritakan bahwa kepemimpinan Jokowi selalu memutuskan kebijakan melalui mekanisme rapat. Sehingga, ia bersama Jokowi dan para menteri bisa 2-3 kali rapat dalam sehari. J

    ika ditotal, kata JK, rapat diadakan 200 kali dalam setahun. "Jadi bayangkan kenapa saya harus pindah kantor dekat Presiden, supaya mudah keluar rapat, saya datang. Kalau di Merdeka Selatan itu mesti naik mobil lagi ke seberang," kata JK berkelakar.

    Selain itu, JK juga menilai sosok Jokowi bukanlah pemimpin yang nepotisme. Sebab, kedua putra Jokowi tidak terlibat dalam proyek pemerintahan. Anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming, memiliki usaha martabak dan katering. Sedangkan anak keduanya, Kaesang Pangarep, berjualan pisang. "Tidak ada yang proyek jalan atau proyek industri, tidak ada. Artinya tidak akan terjadi nepotisme karena pengalaman-pengalaman itu," ujarnya.

    JK mengatakan, pemimpin otoriter dan nepotisme bisa membuat negara hancur. Ia memberi contoh seperti yang dialami negara Venezuela. Negara yang dikenal mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia itu kini menjadi negara miskin karena pemimpinnya otoriter dan nepotisme. Negara di Timur Tengah, kata JK, juga mengalami konflik karena pemimpinnya otoriter. Indonesia juga sempat mengalami masa kepemimpinan yang otoriter.

    Adapun dalam pemerintahan Jokowi, JK mengungkapkan selalu menjalankan kenegaraan secara demokratis dan tidak melanggar aturan. Karena itu, jika ditanya mendukung siapa di Pilpres 2019, JK menjawab bahwa ia memilih pasangan nomor 01 Jokowi - Ma'ruf Amin. "Saya memilih pasangan nomor 01 karena itu. Bahwa (mereka) tidak akan menjeremuskan bangsa," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.