Kehadiran Jokowi di Munas Ulama NU Dianggap Bisa Menambah Suara

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman berjalan di lorong dengan kaligrafi asmaul husna di alun-alun Kabupaten Cianjur, 8 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana
Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman berjalan di lorong dengan kaligrafi asmaul husna di alun-alun Kabupaten Cianjur, 8 Februari 2019. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, melihat ada kecenderungan kehadiran calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, di acara Munas Alim Ulama NU bisa mendongkrak elektabilitas di Jawa Barat. Namun, Emrus mengatakan hal itu akan sangat tergantung oleh beberapa hal.

Baca: Ridwan Kamil: Suara Jokowi Dulu Minus, Sekarang Plus

"Akan sangat tergantung pada bagaimana umat NU secara individu, bukan sebagai organisasi, menilai kehadiran Pak Joko Widodo," kata Emrus kepada Tempo, Sabtu, 23 Februari 2019.

Emrus mengatakan, peluang itu bisa didapatkan Jokowi jika pesan-pesan yang ia sampaikan dalam Munas Alim Ulama nanti bisa memenuhi kepentingan umat NU secara pribadi.

Pidato Jokowi dalam acara itu, kata Emrus, akan direspons dalam bentuk elektoral di dalam Pilpres 2019. Sebab, ia melihat masyarakat saat ini seperti sedang memberikan suatu evaluasi terhadap program yang sudah diwujudkan Jokowi. Evaluasi itu akan dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan atau tidak.

Menurut Emrus, Jawa Barat merupakan lumbung suara penantang Jokowi, Prabowo Subianto, pada pilpres 2014. Namun, untuk 2019, Emrus melihat adanya peluang penambahan elektoral untuk Jokowi karena terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebab, Ridwan Kamil telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Bisa saja pemilihnya (Ridwan Kamil) memberikan dukungan tersebut (kepada Jokowi), tapi bukan berarti mayoritas. Secara hipotetis dapat menambah elektoral Pak Joko Widodo dalam pilpres yang akan datang," ujarnya. Tetapi, sejauh mana jumlah elektoral tersebut amat sulit dipastikan dan perlu adanya survei secara independen oleh lembaga independen.

Jokowi akan menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Konbes NU yang dilaksanakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Baca: Kubu Prabowo Yakin Masih Kuasai Jawa Barat

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menuturkan pertemuan itu akan membahas sejumlah isu. Harapannya PBNU dapat memberi solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi sama seperti munas sebelumnya.

Salah satu isu yang akan dibahas berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Said memastikan warga NU siap menghadapi perubahan tersebut. NU juga akan menyinggung masalah revisi Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mereka ingin memperjuangkan kesetaraan pesantren dengan sekolah negeri.








ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

ISESS mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo


Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

3 jam lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

7 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

Denny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan "kegentingan yang memaksa".


Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

21 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita bahwa ia pernah ditelepon Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

22 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

Pemerintah akan terus mengusut pelaku impor ilegal, tidak hanya ke pedagang tetapi juga ke perusahaan yang melakukan impor baju bekas itu.


Prabowo Subianto Sungkem Saat Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Pindah ke Dirinya

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Prabowo Subianto Sungkem Saat Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Pindah ke Dirinya

Prabowo Subianto langsung sungkem kepada Jokowi saat Kepala BIN Budi Gunawan dirinya telah mendapatkan aura dari presiden.


Kasus Ujaran Kebencian Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Penjara

23 jam lalu

Sidang lanjutan kasus Bambang Tri Mulyono penggugat ijazah palsu Jokowi, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa, 3 Januari 2023. JPU menghadirkan saksi-saksi di antaranya dua kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu saat SD dan SMP. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kasus Ujaran Kebencian Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Penjara

Ketika jaksa membacakan tuntutan, Bambang Tri Mulyono menutupi telinganya. Adapun Sugi Nur Raharja alias Gus Nur juga dituntut 10 tahun.


Jokowi Kick-Off Food Estate di Papua

23 jam lalu

Jokowi Kick-Off Food Estate di Papua

Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman jagung di lahan seluas 100 hektare.


Soal Kepindahan Sandiaga Uno ke PPP, Dasco Sebut Belum Disampaikan ke Pimpinan Gerindra

23 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan calon Presiden, Prabowo Subianto dan mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berbincang saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Prabowo dan Sandi turut menghadiri pelantikan Jokowi - Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kepindahan Sandiaga Uno ke PPP, Dasco Sebut Belum Disampaikan ke Pimpinan Gerindra

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum mendengar langsung permohonan Sandiaga Uno untuk hengkang ke PPP.