TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan purnawirawan TNI boleh menyatakan sikap politik sehubungan dengan Pemilu 2019. "Purnawirawan boleh ke mana-mana, ke partai apa-apa, silakan. Kan bukan TNI aktif," ujar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.
Meski demikian, Ryamizard menuturkan purnawirawan TNI harus tetap menjaga sikap prajurit yang sudah tertanam. Dia mengatakan purnawirawan harus tetap berpegang pada sapta marga TNI yang memiliki nilai kejujuran, kebenaran, serta mendukung Pancasila. "Jangan sampai purnawirawan terseret ke partai politik yang memusuhi Pancasila, misalnya. Itu tak boleh."
Baca: Jokowi Makin Bersemangat Karena Didukung Purnawirawan TNI - Polri
Di tahun politik untuk pemilu legislatif dan presiden ini, banyak gabungan purnawirawan TNI menyatakan sikap politiknya. Pada Ahad, 10 Februari 2019, Purnawirawan TNI - Polri yang tergabung dalam jejaring komunitas CAKRA19 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.
Acara deklarasi purnawirawan yang dihadiri sekitar 1.000 orang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat. Nama-nama purnawirawan TNI yang masuk kabinet kerja Jokowi seperti Luhut Binsar Panjaitan hingga Wiranto, turut hadir dalam deklarasi dukungan itu. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan yang baru, Moeldoko, juga turut hadir.
Baca: Prabowo Dapat Dukungan dari Persatuan Purnawirawan TNI/Polri
Capres Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI/Polri. Deklarasi ini berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Sentul, Bogor, Kamis 31 Januari 2019.
Prabowo disebut-sebut didukung 2.500 purnawirawan TNI/Polri. Mereka tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR).
