TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui masih ada kekurangan pemerintah di bidang infrastruktur, seperti yang dikritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat capres di Hotel Sultan Jakarta pada Ahad malam, 17 Februari 2019. Salah satu kritik Prabowo Subianto adalah LRT Palembang yang dinilai tidak efisien sehingga hanya menjadi monumen.
"Memang LRT di Palembang itu masih jauh dari target. Harus dikampanyekan lagi dan dibuat jaringannya untuk meningkatkan penumpang," ujar Jusuf Kalla usai nobar debat capres di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta pada Ahad malam, 17 Februari 2019.
Kendati demikian, JK menolak jika Prabowo menyebut Jokowi grasa-grusu dalam membangun infrastruktur. "Ya kalau grasa-grusu itu dimaknai terburu-buru, tidak bisa. Karena kita memang sudah telat dari kota lain di Asean. Lihat di Kuala Lumpur, Singapura. Jadi kita harus cepat."
JK meminta semua pihak menghargai Jokowi yang cepat mengambil keputusan soal pembangunan LRT Palembang itu. "Jadi, jangan cepat dianggap grasa-grusu, lambat dianggap salah. Cepat juga salah. Jadi bagaimana kita ini?," ujar politikus Golkar ini.
Saat debat kedua berlangsung, Prabowo menyatakan menghargai Jokowi yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun kinerja tim Jokowi dinilainya kurang efisien. "Infrastruktur dikerjakan grusa-grusu tanpa feasibility study yang benar, sehingga banyak infrastruktur yang tidak efisien, sehingga merugi dan sulit dibayar," ujar Prabowo. "Infrastruktur jangan hanya jadi monumen, jangan seperti LRT di Palembang maupun Bandara Kertajati."
Sebelum debat, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo - Sandi, Sudirman Said mengatakan, timnya memang menyiapkan materi soal LRT Palembang itu berdasarkan catatan yang pernah disampaikan Jusuf Kalla soal sejumlah kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur.
Jusuf Kalla sebelumnya pernah mengkritik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia yang dinilainya belum efisien. Dia menyinggung tiga proyek, yakni LRT Palembang, LRT Jabodebek, dan pembangunan kereta api Trans Sulawesi.
JK mengatakan pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tiap daerah. Di Palembang, misalnya, JK menilai pembangunan LRT tak efisien karena tidak banyak penggunanya. "LRT di sana hanya untuk kegiatan turis lokal, sekali pakai untuk berfoto kemudian mereka tidak gunakan lagi," kata JK sebelumnya.
