TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas Nasrullah mengatakan janji kubu Prabowo Subianto yang akan mengusut kembali soal mafia Pertamina Energi Trading Limited (Petral), jika paslon 02 terpilih, hanya isapan jempol belaka. "Karena semuanya sudah ada (sedang diusut) di KPK," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Februari 2019.
Janji itu disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandia, Sudirman Said. Petral merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang dianggap sarang mafia dan dibubarkan pada 2015.
Inas mengatakan, dalam kasus ini, Presiden Jokowi memerintahkan Sudirman Said selaku Menteri ESDM saat itu, untuk membongkar mafia Petral dan melaporkan ke KPK. Belakangan, Sudirman Said mengaku dia diminta menunda laporan hasil audit Petral ke KPK. Permintaan itu disebutnya berasal dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disampaikan melalui seseorang.
"Lho? pada saat itu Sudirman Said pembantu Presiden atau pembantu “seseorang”? Seharusnya dia bertanya langsung kepada Presiden dan bukan malahan mengamini permintaan seseorang yang tidak jelas tersebut," ujar Inas.
Politikus Hanura yang pada 2015 masih duduk di Komisi VII ini mengatakan, saat itu, justru Sudirman Said blunder dalam memerintahkan Pertamina menunjuk auditor dari Australia, yakni Kordamentha. Sebab, lanjut Inas, menurut Sudirman Said sendiri hasil audit investigasi Kordamentha pada saat itu tidak bisa dipakai KPK.
"Saat itu, kami di Komisi VII dari awal tidak setuju dengan Kordamentha, sebab auditor yang lebih oke adalah yang kalah, yakni dari Amerika. Sekarang semua tergantung KPK karena hasil laporan Kordamentha juga ada di KPK dan di Komisi VII," ujar dia.
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan pembubaran Petral pada Mei 2015. Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu dibubarkan lantaran dikhawatirkan bakal membebani perjalanan Pertamina ke depan.
Kebijakan membubarkan Petral sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, yang dipimpin Faisal Basri. Tim itu juga yang merekomendasikan audit investigasi, yang hasilnya disinggung Sudirman Said.
Kemarin, Sudirman Said mengungkapkan cerita dibalik pembubaran Petral tersebut. Menurut dia, hasil audit Petral sudah terang benderang. Mafia jual beli minyak dan gas bisa diungkap melalui hasil audit investigasi tersebut. Namun, langkah lanjut melapor ke komisi antirasuah itu malah dihentikan.
Sudirman menuturkan, beberapa menteri Kabinet Kerja ketika itu menyarankan kepada Presiden Jokowi agar langkah pelaporan itu tak diambil. Dalam sebuah rapat terbatas, kata Sudirman, beberapa menteri meminta Presiden tak terlalu 'keras' karena khawatir mendapat serangan balik.
"Saya terus aja menyampaikan bahwa ini janji Bapak, harus diselesaikan, audit selesai mesti diselesaikan lewat hukum," ujar Sudirman di Media Center Prabowo-Sandia, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Februari 2019.
Pada Mei 2014, pemerintah mengambil kebijakan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan pembubaran Petral.
DEWI NURITA I BUDIARTI UTAMI PUTRI