TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim jagoannya mengusung perspektif nalar lestari dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dahnil mengklaim Prabowo selalu berusaha menghadirkan bisnis yang ramah lingkungan.
Baca juga: Kubu Prabowo Andalkan Bibit Waluyo - Rustriningsih di Jawa Tengah
"Komitmen itu selalu dihadirkan beliau, perspektif ekonomi pembangunan berkelanjutan atau ekonomi nalar lestari," kata Dahnil saat ditemui Tempo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat malam, 15 Februari 2019.
Hal ini disampaikan Dahnil menanggapi pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebelumnya yang menyoroti banyaknya pengusaha pertambangan di lingkaran kedua calon presiden. Jatam sebelumnya membeberkan bagaimana kubu Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga saling beririsan dalam bisnis tambang.
Irisan itu tampak melalui PT Merdeka Copper Gold Tbk, induk perusahaan tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono tercatat memiliki saham dan menjadi komisaris di perusahaan tersebut.
Di kubu Prabowo, bisnis tambang juga bertalian dengan Sandiaga Uno melalui perusahaannya PT Saratoga Investama Tbk dan Direktur Relawan Ferry Mursyidan Baldan.
Menurut Dahnil, Prabowo dan Sandiaga berkomitmen menjalankan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Dia juga mengklaim kedua jagoannya tak terikat kontrak politik dengan cukong mana pun.
"Sebagian besar dana politik dari mereka berdua, selebihnya dana-dana masyarakat. Pak Prabowo tidak punya utang politik kepada petambang besar, hanya kepada rakyat," ujarnya.
Baca juga: Prabowo Pamerkan Tim Pakar di Pilpres 2019, Ini Daftarnya
Dahnil mengatakan ketiadaan cukong ini bisa dilihat dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dirilis Badan Pemenangan setiap akhir bulan. Namun, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebelumnya juga pernah merilis adanya dugaan dana sumbangan fiktif di LPSDK kedua kubu.
Dalam LPSDK Jokowi - Ma'ruf, JPPR menemukan ada 18 penyumbang perseorangan fiktif dengan nilai sumbangan Rp 7.770.475. Sedangkan di LPSDK Prabowo - Sandiaga, JPPR mengidentifikasi 12 penyumbang perseorangan dan 2 kelompok penyumbang fiktif. Besaran masing-masing sumbangan ialah Rp 12.530.000 dan Rp 18.835.000