Jusuf Kalla Berpendapat Ahok Tak Perlu Masuk TKN

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla (kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (23/9). ANTARA/M Agung Rajasa

    Jusuf Kalla (kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (23/9). ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP tidak perlu masuk struktur TKN. Saat ini, BTP sudah menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) usai keluar dari penjara.

    "Kalau saya sebagai dewan pengarah, jangan (Ahok bergabung dengan TKN)," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 12 Februari 2019.

    Juusf Kalla mengakui masuknya Ahok ke TKN bisa menambah nilai positif bagi pasangan Jokowi - Ma'ruf. “Nilai positif ini bisa jadi muncul dari Ahoker (yang akan memilih Jokowi).”

    Namun di sisi lain, JK juga menilai ada masyarakat yang konsisten menolak sosok BTP karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk bui setelah didakwa bersalah dalam kasus penistaan agama. "Orang mengingat, oh, ini pak Jokowi didikung oleh penista agama. Bisa mengurangi suara," kata dia.

    Karena itu, JK menyarankan BTP lebih baik tetap tenang. Apalagi pemilihan presiden tinggal 2 bulan, sehingga jika BPT masuk ke TKN juga tidak akan banyak berpengaruh. "Jadi ya lebih baik, tenang-tenang Pak Ahok. Jalan-jalan dulu.”

    Sebelumnya, Ketua TKN Erick Thohir juga mengatakan Ahok tidak akan masuk ke dalam struktur TKN. Menurut dia Ahok bisa mendukung Jokowi - Ma'ruf tanpa perlu masuk ke dalam struktur.

    EGI ADYATAMA | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.