Tiga Hal di Seputar Kasus yang Menjerat Ketua PA 212

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Slamet Maarif mendatangi Polresta Surakarta untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye. Dia didampingi sejumlah tokoh dan pendukung PA 212. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Slamet Maarif mendatangi Polresta Surakarta untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye. Dia didampingi sejumlah tokoh dan pendukung PA 212. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menjadi tersangka pelanggaran jadwal kampanye Pemilihan Umum 2019 menyulut tanggapan dari kubu pasangan Prabowo - Sandiaga Uno. Tanggapannya senada, yakni menyebut adanya dugaan ketidakadilan proses hukum lantaran Ketua PA 212 merupakan pendukung Prabowo - Sandiaga.

    Besok, 13 Februari 2019 Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga itu akan diperiksa sebagai tersangka. "Kami panggil yang bersangkutan sebagai tersangka." Kapolres Surakarta Komisaris Ribut Hari Wibowo menyampaikan dalam keterangan tertulis, Ahad malam, 10 Februari 2019.

    Baca: Sepak Terjang Slamet Maarif, Ketua PA 212

    Berikut sejumlah fakta tentang Slamet Maarif:


    Diduga Melanggar Jadwal Kampanye Pemilu 2019

    Slamet diduga berkampanye dengan membahas 2019 Ganti Presiden saat berceramah dalam acara tablig akbar 212 di Bundaran Gladak, Solo, Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta menindaklanjuti ceramah Slamet. Rapat koordinasi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyimpulkan bukti adanya dugaan pelanggaran kampanye.

    Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma mengatakan ada indikasi kuat pelanggaran pemilu dalam orasi yang disampaikan Slamet. "Selain itu juga ada mens rea atau niat," kata Poppy. Masalah ini lalu diserahkan ke Polresta Surakarta.

    Mengaku Tak Tahu Posisinya di Timses Prabowo

    Pada Selasa, 22 Januari 2019 seusai diperiksa Bawaslu Solo, Slamet mengaku belum menerima surat penunjukan sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno. Slamet mengatakan Bawaslu juga memperlihatkan Surat Keputusan kepengurusan BPN, tetapi dia mengaku baru pertama kali melihat surat itu.

    Baca: Jadi Tersangka, Ketua PA 212 Singgung Surat Tim Kampanye Prabowo

    Hal ini kembali disinggung oleh pengacara Slamet, Ahmad Michdan kemarin, Senin, 11 Februari. Ahmad mengklaim Slamet tak bisa dijerat dengan tuduhan pelanggaran jadwal kampanye. "Slamet Maarif bukan subyek hukum untuk delik pemilu," kata dia.

    Dalam daftar Badan Pemenangan Nasional yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, nama Slamet tercatat sebagai Wakil Ketua. Namun, juru bicara BPN Prabowo - Sandiaga Ferry Juliantono juga tak memastikan apakah Slamet sudah menerima surat pengangkatan itu.

    Ferry mengatakan bakal segera mengecek ke BPN. Dia mengakui ada kemungkinan Slamet belum menerima surat itu. Apalagi, kata dia, Slamet kerap bepergian ke luar kota untuk ceramah. "Orangnya memang banyak. Mungkin saja dia belum menerimanya," kata Ferry.

    Simak: Ketua PA 212 Jadi Tersangka, Pengacara ...

    Bakal Dibela Kubu Prabowo

    Kubu Prabowo mengatakan bakal membela Slamet Maarif. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Slamet akan dibela habis-habisan. Dia juga menyinggung banyaknya pelanggaran yang dilakukan kubu Jokowi - Ma'ruf Amin, tetapi tak ditindaklanjuti.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani secara terpisah menyebut kasus yang menjerat Slamet itu sebagai terkait dengan kasus-kasus lainnya yang menjerat pendukung Prabowo. Ditambah Ketua Umum PA 212 itu, setidaknya ada tiga orang dari BPN yang kini berurusan dengan hukum. Dua lainnya ialah Buni Yani dan Ahmad Dhani. "Baru saya katakan ini sudah mulai ada tekanan terhadap orang yang berpotensi mendulang suara terhadap kemenangan Pak Prabowo," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.