TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan lembaganya mengimbau kepada seluruh umat Islam cerdas dalam memilih capres-cawapres dalam Pilpres 2019. Menurut dia, MUI memberikan kriteria wajar secara subjektif untuk memilih calon pemimpin sesuai kepentingan umat Islam.
Baca: MUI: Ulama Jangan Umbar Pernyataan yang Mengundang Konflik
"Baik legislatif dan eksekutif, calon presiden dan calon wakil presiden yang secara sejati memperhatikan, memedulikan, dan memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam," ujar Din di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
Menurut Din, MUI secara objektif juga meminta umat Islam memilih pemimpin yang diyakini membawa bangsa pada kemajuan. Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. "Terutama untuk menegakkan kedaulatan negara dalam berbagai bidang," katanya.
Din mengatakan, dalam memilih pemimpin, MUI mengimbau kepada masyarakat dan khususnya umat Islam agar memiliki literasi politik. Sebab, literasi politik ini dapat membuat warga dan umat tak sembarang dalam memilih dalam pemilu. "Jadi bukan sekedar memilih untuk memilih dan apalagi memilih tanpa tujuan. Tapi memilih berdasarkan ilmu, kecerdasan politik dan dengan hati, sanubari, serta qalbu karena itu ajaran agama," kata Din.
Dia menuturkan, dalam Pilpres 2019, MUI tidak akan berposisi mendukung atau tak mendukung salah satu pasangan calon. Sebab, ucap dia, MUI merupakan lembaga keagaman sekaligus mitra strategis pemerintah selama ini yang berkhidmat melayani umat. "MUI sebagai lembaga keagamaan akan terus bertausiyah, dalam amar maruf nahi mungkar menyampaikan pesan-pesan khususnya dari agama Islam," ucapnya.
Baca: MUI Kuningan Tolak Tabloid Indonesia Barokah
Dalam pemilu tahun ini, MUI juga meminta agar umat Islam terus menguatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin, umat Islam tak boleh terpecah hanya karena berbeda pilihan dalam pemilu. "Perbedaan pilihan tidak boleh menyebabkan rusaknya ukhwah Islamiyah. Tidak boleh terganggu hanya karena pesta demokrasi lima tahun sekali ini," tuturnya.
