TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Akbar Tanjung menyatakan, partainya tidak menuntut jatah menteri jika pasangan calon Joko Widodo – Ma’ruf Amin berhasil memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2019. “Itu hak prerogatif presiden,” kata dia di Kota Yogyakarta, Rabu 30 Januari 2019.
Akbar Tanjung menegaskan Partai Golkar yakin kepada tema perjuangan, prinsip-prinsip perjuangan, dan program yang direncanakan Jokowi - Ma'ruf Amin jika terpilih. “Itulah yang kami sampaikan. Kami tidak mikir berapa-berapa kursi. Biar beliau sajalah."
Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya agar ada 10 menteri dari kalangan NU masuk ke pemerintahan Jokowi jika menang di Pilpres 2019. Itu disampaikan dia saat menemui Jamaah Muslimat Nahdlatul Ulama di Kompleks DPR RI, Minggu, 27 Januari 2019
Akbar menegaskan, dari sisi sumber daya manusia, Partai Golkar memiliki banyak persediaan di berbagai bidang. Golkar selalu siap jika ada kadernya diminta untuk menjadi menteri. "Tetapi itu sepenuhnya hak prerogatif presiden, kita tidak boleh menganggu hak prerogatif presiden,"
Akbar menjelaskan jika partai terlalu menuntut jumlah menteri dikhawatirkan menjadi tidak baik, ketika saat bertugas menteri justru tidak berprestasi. Jadi, “Kami tidak menuntut seperti yang disampaikan PKB itu," kata dia.
Akbar menyatakan Golkar bertekad mendukung pasangan nomor urut 01 di semua wilayah. Harapannya, hal itu akan berdampak pada perolehan suara Golkar di legislatif.
Gandung Pardiman, Wakil Ketua DPP Partai Golkar bidang petani, buruh, nelayan dan organisasi masyarakat menyatakan partai ini sudah terlatih dan banyak menelurkan tokoh-tokoh. Bahkan tokoh-tokoh partai-partai baru merupakan besutan kader Golkar. “Calon legislator Golkar jangan hanya diam. Jangan mengandalkan harta, tapi gaul dengan masyarakat,” kata dia.
MUH SYAIFULLAH (Yogyakarta)
