Debat Pilpres Kedua, Jokowi Fokus pada Penegakan Hukum Lingkungan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat Pilpres 2019 perdana, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat Pilpres 2019 perdana, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf telah mengumpulkan para ahli untuk berdiskusi membahas persiapan debat pilpres kedua yang akan digelar 17 Februari 2019. Agus Sari, salah satu tim ahli di bidang lingkungan hidup mengatakan peluru-peluru untuk menyerang lawan pun telah dipersiapkan.

    “Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab berbagai isu tentang lingkungan dengan komitmen tinggi untuk lingkungan dan mencapainya melalui penegakan hukum,” ujar Agus Sari kepada Tempo, Senin malam, 28 Januari 2019  

    Baca:Simulasi Debat Kubu Prabowo, Sandiaga Berperan sebagai Jokowi

    Agus mengatakan bila dilihat rekam jejak pemerintahan saat ini, sulit untuk tidak mengakui bahwa kerusakan hutan turun lebih dari 60 persen. Kebakaran hutan turun bahkan hampir 90 persen.

    ‘Gigi’ penegakan hukum diperlihatkan dari jumlah perusahaan yang masuk pengadilan karena merusak lingkungan dan jumlah denda yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ditentukan oleh pengadilan, yaitu lebih dari Rp 18 triliun. Sebuah perusahaan malah didenda lebih dari Rp 1 triliun.

    Pihak pendukung dan oposisi, kata Agus, sama-sama terkena dampaknya dari kuatnya penegakan hukum ini. “Saya belum melihat kuatnya penegakan hukum untuk kasus lingkungan sekuat saat ini,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia ini.

    Baca: KPU Janjikan Debat Capres Kedua Lebih Seru ...

    Selain itu, ujar Agus, selama masa pemerintahan Jokowi, pangsa energi terbarukan dalam bauran energi total juga tinggi. Pada pemerintahan selanjutnya, Jokowi memiliki visi harga energi akan terjaga, begitu pula availabilitynya. “Ini utamanya supaya pembangunan bisa merata,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.