Jatam Kritik Visi Misi Lingkungan Hidup 2 Calon Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Merah Johansyah mengkritik visi dan misi dua calon kandidat yang akan berlaga di pemilihan presiden atau Pilpres 2019, Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dalam bidang lingkungan hidup.

    Baca juga: Ekonomi Adil dan Makmur, 5 Visi Misi Prabowo - Sandiaga

    Menurut Merah, visi dan misi kedua paslon hanya bicara di tataran umum yang tidak spesifik menjanjikan penyelesaian terhadap berbagai kasus pengrusakan lingkungan. "Visi mereka tidak ada berubahnya. Mereka hanya bicara pertambangan liar. Padahal, pertambangan milik corporate besar ini juga sama menghancurkan dan merusak lingkungan," ujar Merah dalam sebuah acara diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Januari 2019.

    Merah menyebut, visi misi yang 'normatif' itu, salah satunya dikarenakan banyak di antara pemilik perusahaan besar, termasuk perusahaan tambang dan batu bara, merupakan milik dari timses ataupun penyandang dana yang bercokol di belakang kedua paslon.

    Merah mencontohkan, PT Kutai Energi milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang sudah lama menjadi sorotan lembaganya. Dia menyebut perusahaan ini bertanggung jawab atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan di Kalimantan Timur akibat operasi tambang perusahaan yang dekat dengan permukiman warga. Sementara Luhut merupakan bagian dari pemerintah saat ini dan berada di belakang tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf.

    "Jadi, percuma pemerintah datang ke konvensi internasional perubahan iklim, berkomitmen menurunkan emisi laju karbon, selama batu bara masih menjadi sumber utama dalam oligarki bisnis politik," ujar dia.

    Baca juga: Komnas HAM: Visi Misi Pasangan Capres Belum Masukkan Isu HAM

    Jatam juga menyoroti RPJMN 2014-2019 yang mematok jumlah 450 juta ton produksi batu bara. Sementara, saat ini jumlah produksi batu bara sudah lebih dari 500 juta ton. Dia mensinyalir hal tersebut terjadi karena konflik kepentingan tersebut.

    "Jadi, kalau kita lihat apa ada masa depan lingkungan hidup Indonesia bersih dari energi kotor batu bara? Nampaknya masih jauh. Sebab, 229 anggota DPR semuanya berhubungan dengan bisnis besar seperti tambang dan batubara. Selain itu, pemiliknya juga sebagian besar menjadi penyandang dana yang bercokol di belakang dua kandidat," ujar Merah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?