Sosiolog: Golput Ada karena Krisis Kepercayaan kepada Pemerintah

Reporter

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Sosilog Ariel Heryanto melihat sikap masyarakat yang memilih menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilu karena mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. "Tidak percaya pada petahana dan tidak percaya pada oposisi yang menantang." Ariel menyampaikannya melalui surat elektronik, Jumat, 25 Januari 2019.

Krisis kepercayaan itu, kata Ariel, tidak aneh. Sebab, secara umum, sejak 1988, Indonesia masih dikepung oleh berbagai kekuataan lama maupun baru dari Orde Baru. Hanya saja, mereka berganti baju, penampilan, slogan, dan gaya bicara.

Baca: Golput, Advokat Ini Sebut Muak dengan Jokowi Apalagi Prabowo

"Satu atau dua individu anti Orde Baru yang masuk dalam lingkaran kekuasaan tidak berdaya oleh cengkeraman mantan atau penerus politikus Orde Baru." Agak menyesatkan jika Pilpres 2019 digambarkan hanya sebagai persaingan sosok Jokowi dan Prabowo saja. Karena di belakang masing-masing dua calon presiden ini, ada jaringan kelompok yang sangat kuat dan sama-sama menjadi pewaris politik orde baru.

Ariel mencontohkan Jokowi. Menurut dia, Jokowi adalah pribadi yang baik dan bersih. "Dia tidak dibesarkan di lingkungan politik negara Orde Baru.” Jokowi, kata dia, dibesarkan dan dipilih massa dalam jumlah besar yang hanya berkumpul lima tahun satu kali di lapangan atau media sosial. Alhasil, setelah dipilih massa, Jokowi masuk ke istana seorang diri.

Baca: Koalisi Sipil Beberkan Penyebab Fenomena ...

Di istana Jokowi menghadapi aneka serigala. Sedangkan massa pendukungnya kembali ke rutinitas hidup sehari-hari. "Jokowi, atau siapapun pun orang seperti dia, tidak akan berdaya banyak di tengah lingkungan politik yang sudah hampir menyeluruh dikuasai oleh kekuatan lama dan baru bercorak Orde Baru."

Ariel menilai, Pilpres 2019 ini hanya bersaing berebut kekuasaan dan tidak memiliki ideologi yang berbeda. Itu sebabnya, ia menilai wajar jika ada golput pada pemilu 2019.






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

41 menit lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

2 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

3 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

3 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

6 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

6 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

7 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

8 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

9 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.