TEMPO.CO, Jakarta-Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan kebijakan Prabowo Subianto dalam hal pemberdayaan perempuan. Sebab, kata Jokowi, mayoritas dari jabatan strategis di Partai Gerindra justru didominasi oleh laki-laki.
Di Gerindra, kata Jokowi, jabatan ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan penasihat, sekretaris, hingga bendahara, dijabat laki-laki. "Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini?" kata Jokowi dalam sesi tanya jawab di ajang debat capres di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.
Baca: Mau Potong Omongan Jokowi, Prabowo Dipijat Sandiaga
Prabowo mengatakan Parta Gerindra adalah partai muda yang baru berusia 10 tahun. Dalam penyusunan struktur kepengurusan, kata dia, tentu dipilih siapa mau terlebih dahulu. Namun, kata dia, masih ada jabatan wakil ketua umum yang dijabat oleh Rachmawati Soekarnoputri. "Kita juga punya beberapa wakil ketua umum lainnya, kita juga punya sayap partai Perempuan Indonesia Raya."
Walau begitu calon presiden nomor urut 02 ini mengakui bahwa komposisi perempuan di Gerindra belum banyak. "Kami memang akui ini sebuah perjuangan, kami belum puas," ujarnya. Gerindra, kata Prabowo, membuka peluang sebesar-besarnya bagi emak-emak untuk bergabung.
Jokowi berujar ia sebenarnya tak perlu menanggapi karena Prabowo sudah mengakuinya. Jokowi lalu membandingkan dengan Kabinet Kerja yang ia pimpin ada sembilan menteri perempuan. Jokowi juga menyampaikan pernah membentuk panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang sembilan anggotanya perempuan.
Simak: Debat Pilpres, Beda Jokowi dan Prabowo Saat Menyapa Lawan
Prabowo kemudian menjawab bahwa Jokowi sah-sah saja menyampaikan hal tersebut. Namun, kata dia, masyarakat juga menilai bahwa beberapa yang dibanggakan Jokowi itu justru menunjukkan suatu kerugian besar bagi rakyat Indonesai. Menurut Prabowo, yang perlu dipermasalahkan adalah kebijakan yang dihasilkan oleh seseorang di jabatannya, bukan mempermasalahkan orang demi orang. Bagi Prabowo, jangan hanya mengangkat perempuan lalu berbangga diri. "Jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga," ujarnya.
Tapi, perempuan yang harus diangkat di jabatan tertentu, kata Prabowo, harus cakap dan prorakyat. Jangan sampai mengangkat perempuan namun justru merugikan rakyat. "Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyat sendiri, ya saya kita tidak perlu dibanggakan."
