Debat Capres, Sandiaga Menyoroti Peluang Kerja Kaum Difabel

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pendukung pasangan Capres - Cawapres No Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno nonton bareng debat pertama Capres - Cawapres 2019 di lapangan belakang Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah pendukung pasangan Capres - Cawapres No Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno nonton bareng debat pertama Capres - Cawapres 2019 di lapangan belakang Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta–Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyoroti peluang kerja bagi kaum disabilitas saat berbicara dalam tema kesamaan bagi kaum disabilitas dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis malam, 17 Januari 2019.

    “Seorang teman yang difabel, yang kami temui adalah insiprasi kami. Beliau bukan mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja, menjadi mentor bisnis online dengan ratusan murid,” ujar Sandiaga.

    Baca: Soal Tema HAM di Debat Capres, Begini Jawaban Sandiaga

    Adapun  Prabowo melihat yang dimaksud kesetaraan bagi disabilitas bukan hanya dalam hal akses infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan saja. Tetapi juga akses untuk bisa mendapatkan peluang membuka lapangan pekerjaan pun harus diperhatikan.

    “Kami berkomitmen akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel, hidup untuk memenuhi potensinya,” kata Prabowo.

    Ia juga menyebut bahwa kaum difabel bukan menjadi beban Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa mereka membutuhkan keseteraan yang memastikan agar bisa mendapatk pekerjaan.

    “Peluang untuk hidup yang lebih baik dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi sejahtera,” kata Sandiaga.

    Simak: Saling Sindir Prabowo dan Jokowi di Debat Capres Perdana


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.