Saling Sindir Prabowo dan Jokowi di Debat Capres Perdana

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana ruang debat pertama pemilihan presiden 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 17 Januari 2019 saat jeda dari satu segmen ke segmen lainnya. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Suasana ruang debat pertama pemilihan presiden 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 17 Januari 2019 saat jeda dari satu segmen ke segmen lainnya. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam debat pemilihan presiden 2019 alias debat Pilpres, Kamis, 17/1, terjadi saling sindir antara dua pasangan calon, yakni Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Ini yang membuat debat capres berlangsung hangat.

    Calon presiden Prabowo Subianto, misalnya, mempertanyakan penindakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo yang dinilai berat sebelah. Dia mencontohkan  ada seorang kepala daerah yang menyatakan dukungan pasangan calon nomor urut 01 tapi ditangkap. “Itu tidak adil,” ucap Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 17 Januari 2019.

    Prabowo menyatakan bahwa siapa pun berhak menyatakan pendapat dan dukungan terhadap siapa pun. “Mungkin ada anak buah bapak yang berlebihan,” ujar Prabowo menyindir.

    Jokowi menyindir balik Prabowo. Ia mempergunakan contoh kasus hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet  saat mengaku dianiaya yang ternyata hanya hoaks. “Jangan grasa grusu. Misalnya juru kampanye bapak. Katanya dianiaya, kemudian konferensi pers, apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik,” kata Jokowi.

    Jawaban Jokowi pun lantas mengundang tawa para hadirin. Namun, Prabowo tak sempat mengucapkan sanggahan.

    Tema dalam sawala perdana adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kedua calon pasangan akan berargumentasi tentang solusi mereka menangani keempat bidang tersebut. Debat ini dipimpin oleh enam orang panelis yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Hukum Tata Negara UI Bivitri Susanti, dan Ahli Hukum Tata Negara Margito Kamis.

    ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.