Jokowi Akui Punya Beban Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kedua kanan) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kedua kanan) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui memang masih memiliki beban penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dia mengatakan menyelesaikan kasus itu tidak mudah, karena kompleksitas hukum, pembukitan dan waktu yang telah lama berlalu. “Harusnya ini selesai saat peristiwa itu terjadi. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan masalah HAM ini sampai selesai,” katanya memaparkan visi-misi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.

    Baca juga: Jokowi dan Ma'ruf Berangkat Bareng dari Istana ke Lokasi Debat

    Untuk menyelesaikan masalah itu, Jokowi menuturkan negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil. Dia menawarkan reformasi dan penguatan manajemen hukum. Dia mengatakan manajemen dan budaya hukum juga harus diperbaiki. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

    Jokowi yang berpasangan dengan cawapres Maruf Amien mengatakan kemajuan dalam demokrasi merupakan kunci dari penegakan hukum, HAM, pemberantasan terorisme dan pemberantasan korupsi. “Saya yakin semakin maju dan demokratis negara maka penegakan hukum dan HAM semakin baik,” katanya.

    Jokowi menuturkan visi misinya adalah menawarkan optimisme dan masa depan yang berkeadilan. Dia menuturkan bukan hanya hak sipil dan politik yang penting. Namun juga pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan visi-misinya.

    Baca juga: Debat Capres, Jokowi - Ma'ruf Pakai Baju Persis Foto Surat Suara

    Debat pertama pilpres 2019 bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi-misi kedua paslon. Sesi Kedua merupakan pemaparan visi-misi di bidang hukum dan HAM, lalu dilanjutkan pemaparan visi-misi bidang korupsi dan terorisme.

    Sesi keempat dilanjutkan dengan tanya-jawab di bidang hukum dan HAM. Lalu tanya-jawab di bidang korupsi dan terorisme. Dalam dua sesi itu, kedua paslon harus menjawab pertanyaan dari panelis. Debat diakhiri dengan peryataan penutup dari kedua paslon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.