Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Charta: Ma'ruf Amin Belum Beri Insentif Elektoral Buat Jokowi

image-gnews
Deklarasi dukungan Ulama Nahdlatul Ulama Jakarta Timur pada Jokowi-Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin 5 November 2018. Tempo/ Fikri Arigi.
Deklarasi dukungan Ulama Nahdlatul Ulama Jakarta Timur pada Jokowi-Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin 5 November 2018. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sigi teranyar lembaga survei Charta Politika menunjukkan bahwa calon wakil presiden Ma'ruf Amin belum memberikan insentif elektoral kepada Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Untuk Debat Pilpres, TKN Lebih Persiapkan Jokowi Dibanding Ma'ruf

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, hanya 0,2 persen responden yang menyatakan alasan utamanya memilih Jokowi karena suka dengan Ma'ruf Amin.

"Masih kecil sekali bagaimana faktor Kiai Ma'ruf sebagai calon wakil presiden menjadi insentif elektoral. Masih bisa dikatakan variabel netral," kata Yunarto di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.

Dalam sigi yang digelar 22 Desember 2018-2 Januari 2019 ini, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tercatat 53,2 persen. Angka ini tak berubah dari survei Charta pada Oktober lalu.

Adapun elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 34,1 persen, sedikit turun dari survei Oktober lalu sebesar 35,5 persen. Namun, penurunan ini masih berada dalam rentang margin of error sebesar 2,19 persen.

Menurut Yunarto, mayoritas responden, yakni 34,3 persen memilih Jokowi dengan alasan menganggap calon inkumben itu berpengalaman dan kinerjanya bagus. Berikutnya, 32 persen responden memilih Jokowi lantaran dianggap berjiwa sosial dan merakyat. Selanjutnya, ada 11,7 persen pemilih loyal yang mengaku alasan utamanya memilih adalah suka dengan Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari pihak Prabowo, kata Yunarto, sebanyak 25,5 persen responden menyebut faktor tegas menjadi alasan utamanya memilih mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Berikutnya, 21,9 persen responden menyatakan memilih Prabowo karena berjiwa sosial dan merakyat, serta ada pemilih loyal sebanyak 12,7 persen.

Namun, dari sisi calon wakil presiden Sandiaga Uno lebih memberikan insentif elektoral untuk Prabowo. Yunarto mengatakan ada 2,5 persen responden yang memilih Prabowo dengan alasan utama suka kepada Sandiaga.

"Walaupun kecil, tapi angkanya masih lebih besar dibandingkan dengan faktor Kiai Ma'ruf apabila kita uji dalam hal insentif elektoral," kata Yunarto.

Baca juga: Ma'ruf Amin akan Dipoles untuk Debat Capres, Berikut Persiapannya

Menurut Yunarto, insentif elektoral Ma'ruf Amin kecil lantaran kiai sepuh itu memang tak dimaksudkan sebagai pengerek keterpilihan. Namun, ujarnya, keberadaan Ma'ruf bertujuan menjaga Jokowi dari isu-isu politik identitas. Sedangkan di sisi lain, Sandiaga memiliki citra personal (personal branding) yang bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo.

"Jokowi sudah unggul sehingga tidak perlu memaksakan faktor baru, termasuk wakil, menjadi pendongkrak. Berbeda dengan Prabowo yang masih tertinggal, otomatis membutuhkan faktor baru, termasuk memaksa wakil untuk mengerek elektabilitas," ujar Yunarto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

9 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

19 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

6 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

8 hari lalu

Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

Wapres berharap BSI menjadi pintu pembuka kesempatan anak yatim untuk mengoptimalkan potensi.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

9 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

12 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

13 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.