TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa menganggap tak masalah seumpama isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 muncul dalam debat capres pada Kamis, 17 Januari 2019. Desmond berujar, pertanyaan serupa juga sudah muncul saat debat pilpres 2014 saat Prabowo dan Hatta Rajasa berhadapan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Baca: Debat Capres, Kubu Jokowi Siapkan Gimik Politik untuk Ma'ruf Amin
Salah satu korban penculikan oleh Tim Mawar ini hanya berujar, dia berharap Prabowo tak balik melontarkan pertanyaan usil kepada Jokowi. Sebab, kata Desmond, beberapa orang yang terindikasi terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu pun kini ada di lingkaran Jokowi.
"Kalau itu muncul, ya, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak nakal menyebut nama orang yang lebih bertanggung jawab. Ya, misalnya Wiranto," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Prabowo Subianto disebut-sebut terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Ketika itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Adapun Wiranto ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI.
Baca: Sandiaga Klaim Tak Siapkan Simulasi Debat Capres untuk Menyerang
Desmond mengungkit, dalam debat pilpres 2014, Prabowo sudah menyampaikan sinyal keterlibatan pihak lain dalam penculikan dan penghilangan paksa itu. Kata dia, Prabowo hanya menjalankan komando atasannya ketika itu. "Yang bertanggung jawab secara komando siapa? Wiranto. Kalau ini disebut, ya rame lagi ini barang," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra yang juga eks aktivis korban penculikan, Pius Lustrilanang. Pius mengatakan isu penculikan dan penghilangan paksa yang menyerang Prabowo itu sudah tak menarik.
"Udah enggak menarik. Menurut saya udah enggak ngefek, karena yang mendengarkan itu-itu aja, yang melontarkan itu-itu aja," ujar Pius kepada Tempo, Ahad, 13 Januari 2019.
Debat pertama pilpres 2019 akan berlangsung pada Kamis malam, 17 Januari 2019. Adapun tema yang diangkat yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
