TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf tak ambil pusing dengan berbagai tudingan bahwa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Novel Baswedan, hanya untuk kepentingan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. “Kita terbiasa selalu mengait-ngaitkan,” ujar Wakil Ketua TKN Moeldoko saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, kemarin, Ahad, 13 Januari 2019.
Moeldoko meminta agar pembentukan TGPF Novel Baswedan tidak dilihat dari sisi negatif karena tim itu bagian dari solusi atas sebuah kasus lama yang belum selesai. “Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan ini politis.”
Baca: TGPF Novel Baswedan Dibentuk, Berikut Personelnya
Wakil Ketua TKN lainnya, Abdul Kadir Karding bersikap serupa terhadap semua tudingan yang mengarah kepada kubunya. “Ya terserah lah tentang itu, yang penting Pak Jokowi ada tindakan,” ujar Karding saat ditemui di tempat terpisah. Jika ada yang mempertanyakan pembentukannya baru dilakukan sekarang, itu lantaran ada proses hukum yang tidak bisa diintervensi.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menunjuk beberapa orang untuk menangani kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Berdasarkan Surat Tugas Kapolri yang ditandatangani pada 8 Januari 2019, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Novel Baswedan ini terdiri dari 65 orang. Enam orang dari KPK, tujuh orang pakar, dan sisanya 52 dari kepolisian. Pembentukan TGPF merupakan rekomendasi dari Komnas HAM.
Baca: Meski Dikritik, Pembentukan TGPF Novel Baswedan Dinilai Tepat
Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM Haris Azhar menyebut pembentukan TGPF Novel Baswedan terkesan hanya untuk persiapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam debat capres. Sebab, ajang adu gagasan pertama yang akan berlangsung Kamis, 17 Januari 2019 itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
"Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat," kata dia melalui pesan teks, Jumat, 11 Januari 2019. Ia khawatir tim dibentuk hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat capres.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menampik tudingan adanya kepentingan politik dalam pembentukan TGPF Novel Baswedan. "Kami bekerja netral, independen tidak ada kaitannya dengan politik," ujar dia saat dihubungi Sabtu 12 Januari 2019.
