Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Capres, KontraS Minta 2 Capres Jelaskan Komitmen Soal HAM

image-gnews
Dua pasangan capres dan cawapres 2019. Nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf (kiri). Nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga. dok.TEMPO
Dua pasangan capres dan cawapres 2019. Nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf (kiri). Nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Biro Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, Rivanlee Anandar meminta kedua pasang kandidat calon presiden-wakil presiden membeberkan secara konkret komitmen mereka terkait hak asasi manusia (HAM) saat Debat Capres perdana nanti.

Debat pertama yang akan berlangsung pada Kamis pekan depan, 17 Januari 2019 mendatang itu akan mengangkat isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Baca : KontraS Sebut Debat Capres Mirip Pemilihan Ketua OSIS

"Kami harapkan muncul satu cara yang konkret," kata Rivanlee di kantornya, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Rivanlee menuturkan, penjabaran komitmen itu harus serinci mungkin. Semisal, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyebutkan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misinya. Rivanlee mengatakan mekanisme penuntasan kasus itu pun harus jelas.

"Soal apakah akan menyelesaikan melalui mekanisme yudisial atau nonyudisial, ya sebut saja," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator KontraS Yati Andriyani sebelumnya memprediksi komitmen HAM Jokowi dan Prabowo tak muncul dalam debat pilpres. Sebab, kata Yati, format dan aturan debat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum justru tak membuka ruang untuk itu.

Yati menyoal tiga aturan KPU, yakni diberikannya pertanyaan debat kepada capres-cawapres, urungnya pemaparan visi misi yang difasilitasi KPU, dan tak diangkatnya isu spesifik dalam pertanyaan yang disusun panelis. Menurut dia, ketiga keputusan KPU ini malah mereduksi esensi debat dan berpotensi membuat isu HAM tak mendapat tempat.

Yati pun mencontohkan pengembalian sembilan berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ihwal kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh Kejaksaan Agung pada 27 November lalu. Menurut dia, isu ini seharusnya mendapat perhatian khusus dalam debat.

Simak juga :
KPU Larang Calon Beri Pertanyaan Kasus Tertentu saat Debat Capres

"Harusnya isu ini di-highlight secara khusus untuk menguji komitmen kedua pasangan, bagaimana agar tidak berlarut-larut," ujar Yati tentang materi Debat Capres jilid pertama tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
PIK 2 dan BSD Menjadi PSN Diduga Terkait Pilpres, Ini Tanggapan Pengamat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai adanya dugaan politik balas budi di proyek PSN PIK 2 dan BSD masuk akal.


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

2 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan pers di posko pemenangan di Jalan Diponegoro X, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Menurut mereka pejuang demokrasi harus menghormati Pemilu 2024 apa pun hasil yang diputuskan oleh KPU. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Akan Hadir Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilpres di MK Pagi Ini

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres di MK, hari ini, 27 Maret 2024.


MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

3 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

3 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres 2024 Digelar Besok, Apakah Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani Ikut Terlibat?

Dari sembilan hakim konstitusi, hanya Anwar Usman yang dilarang ikut terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pernah menjanjikan swasembada energi hingga stop impor BBM.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

5 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.