Kubu Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Lebih Peduli Bencana

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Prabowo Subianto (duduk kiri) berbincang dengan capres inkumben Jokowi disaksikan Ma'ruf Amin (kanan) dan Sandiaga Uno saat pengambilan nomor urut capres di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Calon presiden inkumben Jokowi, yang berpasangan dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, atau Jokowi - Ma'ruf, mendapat nomor urut 1. TEMPO/Subekti

    Calon presiden Prabowo Subianto (duduk kiri) berbincang dengan capres inkumben Jokowi disaksikan Ma'ruf Amin (kanan) dan Sandiaga Uno saat pengambilan nomor urut capres di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Calon presiden inkumben Jokowi, yang berpasangan dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, atau Jokowi - Ma'ruf, mendapat nomor urut 1. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu dua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan menambah anggaran untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami setelah kejadian tsunami di Selat Sunda. Calon presiden nomor urut 01 yang berpasangan dengan calon wakil presiden Ma’ruf Amin ini meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah alat pendeteksi.

    Baca: Jokowi Minta BMKG Lengkapi Alat Pendeteksi Dini Tsunami

    Kubu calon presiden Prabowo Subianto-calon wakil presiden Sandiaga Uno tak mau kalah menunjukkan perhatiannya terhadap bencana. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan Prabowo akan membentuk kementerian urusan bencana jika terpilih menjadi presiden.

    Ide membentuk kementerian urusan bencana, kata Dahnil, muncul setelah berkaca pada buruknya manajemen pemerintahan Jokowi dalam menangani bencana. Dahnil menuding pemerintah tidak peduli terhadap ancaman bencana alam. “Ini ditunjukkan dengan tiadanya sistem yang mumpuni untuk penanggulangan bencana,” kata dia, Senin lalu.

    Dahnil menambahkan, selama ini kekuatan penanganan bencana di Indonesia hanya bertumpu pada solidaritas masyarakat. "Early warning system tsunami saja bisa rusak atau hilang dicuri," kata dia.

    Menanggapi Dahnil, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyebut pernyataan Dahnil sebagai hal yang keliru. Sebab, kata dia, Indonesia telah memiliki badan khusus untuk menangani bencana, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Baca: Kubu Jokowi Nilai Rencana Kementerian Bencana Kubu Prabowo Keliru

    Ace menjelaskan, pembentukan BNPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini adalah badan khusus yang menangani bencana, langsung di bawah presiden. Ace menilai BNPB sudah mampu bekerja dengan baik terhadap penanganan bencana, terlihat dari bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Palu, serta tsunami di Banten dan Lampung. "BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap, dan responsif," kata Ace, Selasa, 1 Januari 2019.

    Dia mengatakan pemerintah berkomitmen dalam penanggulangan bencana ini. Dia mengklaim BNPB memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar pada 2019. Ace juga menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp 6,5 triliun jika terjadi bencana.

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap BNPB, Ace mengatakan, Jokowi juga akan melantik pengganti Laksamana Muda Willem Rampangilei untuk jabatan Kepala BNPB hari ini. Willem Rampangilei dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPB pada 7 September 2015.

    FIKRI ARIGI | VINDRY FLORENTIN | REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.