Kubu Jokowi Nilai Rencana Kementerian Bencana Kubu Prabowo Keliru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bersama Basarnas, relawan dan TNI mencari korban yang tertimbun longsor di Desa Sirnaresmi, Sukabumi, 1 Januari 2019. Twitter/@basarnas

    Warga bersama Basarnas, relawan dan TNI mencari korban yang tertimbun longsor di Desa Sirnaresmi, Sukabumi, 1 Januari 2019. Twitter/@basarnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Dahnil Anzar soal Prabowo Subianto yang akan mendorong pembentukan kementerian kebencanaan. Menurut Ace, pernyataan Dahnil ini keliru karena Indonesia telah memiliki badan yang khusus diperuntukkan menanggulangi bencana.

    Baca juga: SBY Turun Langsung Persiapkan Debat Pilpres untuk Prabowo

    Menurut Ace selama ini sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai badan khusus yang menangani bencana, langsung di bawah presiden. Ace pun menilai BNPB sudah mampu bekerja dengan baik terhadap penanganan bencana, terlihat dari bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Palu, dan tsunami di Banten dan Lampung.

    "BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap, dan responsif," ujar Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Januari 2019.

    Pemerintah, kata Ace, juga berkomitmen soal penanggulangan bencana ini. BNPB ia klaim memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar tahun 2019, dan dana siap pakai sebesar Rp 6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana.

    Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar mengatakan rencana Prabowo untuk membentuk kementerian kebencanaan, berkaca pada buruknya manajemen pemerintahan Jokowi menangani bencana.

    Baca juga: Satu Kampung di Cisolok Sukabumi Tertimbun Longsor

    Dahnil menuding pemerintah tidak peduli dengan ancaman bencana alam, dengan tiadanya sistem yang mumpuni untuk penanggulangan. Ia menambahkan selama ini kekuatan penanganan bencana di Indonesia hanya bertumpu pada solidaritas masyarakat saja.

    "Early warning system tsunami saja bisa rusak atau hilang dicuri," ujar dia dalam acara Refleksi Akhir Tahun BPN Prabowo - Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin 31 Desember 2018 kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Vaksin Nusantara

    Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra.