Kata Bawaslu soal Salam Dua Jari Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) seusai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja menjadi temuan pelanggaran pemilu. Hal itu, kata dia, terkait dengan dugaan pelanggaran pejabat yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Saya belum melihat video dan gambarnya, tapi kan harus dapat jadi temuan. Jadi bisa saja nanti ada yang melaporkan, otomatis Bawaslu DKI akan melakukan pengkajian," kata Fritz di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

Baca: Anies Baswedan Acungkan Dua Jari, Syarif Gerindra: Bukan Kampanye

Anies Baswedan sebelumya mengacungkan dua jari, yakni ibu jari dan jari telunjuknya saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra. Gaya dua jari yang identik dengan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga itu diacungkan Anies saat akan menyampaikan sambutan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin, 17 Desember 2018.

Tindakan Anies ini telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) hari ini. Juru bicara GNR, Agung Wibowo Hadi, mengatakan Anies diduga melanggar aturan kampanye pejabat negara karena dia hadir dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra. Padahal, kata dia, hari itu merupakan hari Senin, saat Anies bertugas sebagai Gubernur DKI dan bukan dalam rangka cuti kampanye.

Baca: Semobil dengan Sandiaga Uno, Anies: Reuni Sama Mantan

Menurut Fritz, dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang pejabat administrasi dilarang mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Jika ada temuan semacam ini, kata dia, maka akan jadi bahan temuan Bawaslu untuk dikaji. "Apakah ada unsur kesengajaan atau ada unsur yang menguntungkan salah satu paslon, itu nanti bisa dijadikan temuan oleh Bawaslu," kata dia.

Fritz mengatakan, jika ada laporan atau temuan terkait hal ini, maka Bawaslu akan berdiskusi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk melihat apakah tindakan pejabat negara masuk ke dalam unsur pelanggaran.

Sentra Gakumdu, kata Fritz, akan melihat apakah keputusan atau tindakan pejabat negara ini, dalam hal ini Anies Baswedan, berhubungan dengan kampanye, menguntungkan atau merugikan pasangan calon, atau dilakukan tidak saat cuti kampanye. "Jadi ada unsur-unsur yang harus dilihat satu per satu, apakah terpenuhi unsur pasal 280," ujarnya.






Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

23 menit lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

39 menit lalu

Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro. Warga eks Kampung Bayam gellar tenda depan Balai Kota DKI


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

3 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

3 jam lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

Heru Budi Hartono meminta Jakpro untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati Kampung Susun Bayam.


Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

4 jam lalu

Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

Warga Kampung Bayam telah menjalani verifikasi dan mempunyai paguyuban koperasi berbadan hukum. Tapi belum bisa huni Kampung Susun Bayam.


Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

5 jam lalu

Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

Nirwono Joga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat terobosan untuk memanfaatkan lumpur hasil pengerukan sungai.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

6 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

6 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bukan JIS, Persija Ingin Bermarkas di GBK di Sisa Musim Liga 1

9 jam lalu

Bukan JIS, Persija Ingin Bermarkas di GBK di Sisa Musim Liga 1

Klub Persija Jakarta ingin bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2022-2023.


Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

9 jam lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

Warga eks Kampung Bayam menggeruduk Balai Kota DKI. Mendesak pemerintah segera ambil keputusan soal nasib mereka di Kampung Susun Bayam.