TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin memberikan perhatian khusus terhadap Provinsi Banten. Di provinsi ini, elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon inkumben masih kalah dari pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Hasil Survei Bravo 5: Prabowo - Sandiaga Masih Kuasai Banten
"Banten masih perlu usaha keras, tapi kami harapkan nanti akan positif," kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla atau JK seusai menggelar pertemuan dengan Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat yang terdiri dari para ketua umum partai politik pendukung di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan pada Senin malam, 17 Desember 2018.
JK mengatakan pertemuan ini digelar untuk membahas evaluasi atas apa yang telah dilakukan tim kampanye selama dua bulan terakhir, sekaligus membahas apa yang akan dilakukan berikutnya. Dari hasil pertemuan tersebut, JK menuturkan tim menyadari ada beberapa daerah, seperti Benten, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara yang masih memerlukan dukungan penuh agar elektabilitas calon calon yang diusung bisa naik. "Kami optimistis suara dari Jokowi dan partai yang ada terus positif," ujarnya.
Sebelumnya, diikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 15 Desember 2018, popularitas Ma’ruf yang rendah di Banten berakibat pada hasil survei pasangan Jokowi - Ma’ruf. Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, menuturkan, hasil sigi internal menunjukkan pasangan nomor urut satu hanya meraup 39 persen suara responden. Sedangkan lawannya, Prabowo - Sandiaga mendapat 58,7 persen. Sisanya tak menjawab.
Baca: Survei Internal: Ma'ruf Amin Hambat Elektabilitas Jokowi
Walau demikian, JK menyebut tim kampanye Jokowi-Ma'ruf terus melakukan beberapa kali survei dan menggabungkan perolehan yang didapatkan. Tapi, ia tidak menyebutkan berapa angka pasti dari survei berulang yang dilakukan tersebut. "Kami tidak bicara angka, tapi positif," tuturnya.
Selain tim kampanye nasional, JK menyebut daerah-daerah yang masih perlu diperhatikan ini akan dikelola langsung oleh tim kampanye daerah. JK juga tidak menyebutkan secara gamblang apakah akan ada orang khusus yang mengelola daerah-daerah ini. "Tentu akan menjadi perhatian dari tim kampanye, bahwa daerah ini masih rendah," ujarnya.
