Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Romahurmuziy soal Tabloid Obor Rakyat di Pilpres 2014

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Romahurmuziy menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.

Romy, sapaan Romahurmuziy, yang pada pilpres 2014 merupakan Ketua Divisi Strategi tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu mengatakan penerbitan tabloid tersebut dilakukan oleh para simpatisan Prabowo-Hatta kala itu.

Baca: La Nyalla, Obor Rakyat dan Isu Jokowi PKI

"Obor Rakyat itu dibuat simpatisan. Saya di tim resmi pak Prabowo pada waktu itu dan saya pastikan itu bukan diproduksi tim resmi," kata Romahurmuziy seusai menjadi narasumber dalam Rakornas Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, Jumat malam, 14 Desember 2018. Meski begitu, menurut dia, tim resmi mengetahui keberadaan tabloid tersebut.

Isu Tabloid Obor Rakyat kembali mengemuka setelah mantan politikus Gerindra La Nyalla Matalitti mengungkap pengakuan bahwa ia berperan dalam penyebaran tabloid itu pada pilpres 2014 untuk memfitnah Jokowi. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada Jokowi berkaitan dengan hal tersebut.

Romy mengatakan tim resmi Prabowo-Hatta saat itu disodorkan contoh tabloid Obor Rakyat yang akan diproduksi dan diminta untuk mengoreksi isi tabloid tersebut. "Kami disodorkan 'dummy' tabloid itu dan diminta koreksi bagaimana menurut tim kampanye," ujar Ketua Umum PPP itu.

Saat itu, kata Romy, dirinya sebagai Ketua Divisi Strategi Tim Kampanye Prabowo-Hatta mengaku tak mau ikut-ikutan. "Saya katakan tidak ikut-ikut karena ini hoax dan kalau kalah akan menjadi masalah," ujarnya.

Baca: Ditangkap, Ini Kronologi Kasus Pimpinan Tabloid Obor Rakyat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari situ, kata Romy, yang dapat dipastikan adalah penerbitan tabloid Obor Rakyat benar-benar dibuat oleh lawan politik Jokowi pada saat itu. "Isunya betul-betul made to order, di-'fabrikasi', khusus untuk Pilpres 2014. Saya menjadi saksi, bahwa isu antek komunis, antek asing, antek aseng dan anti-Islam itu adalah isu yang betul-betul di-'fabrikasi' lawan politik pak Jokowi," kata dia.

Menurut Romy, kala itu tabloid Obor Rakyat direncanakan dicetak sebanyak delapan edisi. Namun yang berhasil terbit hanya tiga edisi dan dicetak sebanyak satu juta eksemplar. "Kemudian dibagian kepada 242.000 masjid dan 28.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan isu yang memang dimakan kalangan agamawan," ujarnya.

Akibat pemberitaan Obor Rakyat itu, kata Romy, elektabilitas Jokowi pada satu bulan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan, sempat tersalip oleh Prabowo.

Romy pun menilai saat ini produksi hoax yang dilakukan lawan politik Jokowi tetap dilakukan namun dengan peralihan medium dari sebelumnya tabloid menjadi media sosial. "Saya melihat perubahan medium ini selain karena mereka kapok, juga karena logistik mereka semakin pas-pasan," kata dia.

Mengacu kepada hal tersebut, Romy mewakili Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, meminta seluruh tim hukum dan advokasi bergerak ofensif dengan melaporkan setiap hoax yang ditujukan kepada Jokowi. Menurut dia, hoax yang terjadi di media sosial merupakan strategi lawan politik Jokowi. "Hoax ini bukan sekadar lontaran sporadis tapi sudah strategis dan sistematis," ujarnya.

Sementara itu, terkait Obor Rakyat, Partai Gerindra menilai La Nyalla seharusnya diproses secara hukum. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono mengatakan gaya kampanye dengan Obor Rakyat bukan sama sekali gaya seorang Prabowo Subianto. Justru Arief menilai sikap mantan ketua umum PSSI itu yang menyebabkan kekalahan Prabowo-Hatta di pilpres 2014. "Akibat La Nyalla yang membuat kampanye hoax, akhinya Jokowi-JK dapat simpati masyarakat dari Obor Rakyat itu," ujar dia.

Baca: La Nyalla Akui Sebar Obor Rakyat, Gerindra: Harusnya Dia Dibekuk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

18 menit lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

9 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

11 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

11 jam lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.


Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

5 hari lalu

MA diamankan Polda Riau karena diduga memanipulasi suara hakim MK soal sengketa hasil pilpres. ANTARA/HO-Polda Riau
Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

5 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

5 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.