PARA Syndicate: Ketokohan Ma'ruf Amin Belum Angkat Elektabilitas

Reporter

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyerahkan sorbannya yang terjual Rp 125 juta kepada pembeli melalui lelang dalam acara Konser Nasyid dan Sholawat untuk Kerukunan Bangsa di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Oktober 2018. Konser amal tersebut digelar untuk menggalang dana yang akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyerahkan sorbannya yang terjual Rp 125 juta kepada pembeli melalui lelang dalam acara Konser Nasyid dan Sholawat untuk Kerukunan Bangsa di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Oktober 2018. Konser amal tersebut digelar untuk menggalang dana yang akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti lembaga survei PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai ketokohan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden belum cukup untuk mendongkrak elektabilitas pasangan nomor urut 01 itu. Menurutnya ketokohan Ma'ruf hanya secara berlaku secara simbolik, sedangkan untuk mengubahnya menjadi suara dukungan, ulama sepuh Nahdlatul Ulama itu masih memerlukan kerja keras.

Untuk memenangkan kontestasi pemilu presiden, kata Ari, Ma'ruf tidak cukup hanya bergerak menggalang dari basisnya sendiri di NU dan Provinsi Banten. Menurut Ari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif ini juga perlu melebarkan sayap ke basis dukungan lain. "Kapasitas simbolik itu harus ditransformasi jadi kekuatan nyata elektoral," kata Ari kepada wartawan di kantornya, Jalan Wijaya 3, Jakarta Selatan, Jumat 14 Desember 2018.

Baca: Romi PPP Sebut Ma'ruf Amin Diposisikan Simbolik untuk Jokowi

Sebelumnya hasil analisa Ari menunjukan tren negatif terjadi pada pasangan inkumben. Salah satu faktornya, menurut Ari, adalah Ma'ruf Amin yang belum bisa mengangkat elektabilitas Jokowi. Menurut dia, Jokowi sampai saat ini masih bermodalkan pendukung yang sama seperti pada pilpres 2014, yakni di kisaran 52-53 persen. Menurut hitungan Ari 60 persen seharusnya jadi angka awal Jokowi bila ketokohan Ma'ruf mampu menjadi magnet.

Di sisi lain, kata Ari, Sandiaga Uno secara efektif berhasil mendongkrak elektabilitas Prabowo. Ia menilai Sandiaga kerap melancarkan serangan darat dengan berkampanye ke berbagai daerah, ditambah gaya berkampanye Sandiaga yang kerap berhasil memancing Jokowi untuk balas menimpali. Menurut Ari  blusukan ke berbagai derah masih menjadi cara berkampanye yang efektif. "Dalam kampanye, strategi perang darat itu yang utama," ucap dia.

Pembagian peran, menggarap teritori tertentu, menurut Ari belum terjadi di pasangan Jokowi - Ma'ruf. Durasi kampanye yang panjang dan usia Ma'ruf yang sudah tak lagi muda juga diduga berpengaruh.

Ari melihat belum ada pembagian tugas yang jelas antara relawan, Tim Kampanye Nasional, partai politik, serta cawapres. "Mungkin memang faktor sekarang kampanye itu belum optimal," ucap dia.

Simak: Strategi Dongkrak Suara Jokowi - Ma'ruf di Daerah Rawan Kalah








ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

ISESS mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo


Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

4 jam lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Ma'ruf Amin Bersyukur Jadi Orang Pertama yang Menonton Film Buya Hamka

6 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Produser Starvision Chand Parwez (kiri), pemain film Buya Hamka Vino G Bastian (kedua kanan) dan Anjasmara (kanan) memberikan keterangan usai menonton pemutaran perdana Film Buya Hamka di Epicentrum XXI, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023. Film biopik tentang tokoh ulama serta sastrawan Indonesia Buya Hamka itu dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 20 April. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ma'ruf Amin Bersyukur Jadi Orang Pertama yang Menonton Film Buya Hamka

Wapres mengatakan film Buya Hamka sudah direncanakan penggarapannya sejak ia masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

8 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

Denny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan "kegentingan yang memaksa".


Tempo.co Raih Penghargaan Baznas Award 2023

11 jam lalu

Sertifikat penghargaan yang diraih Tempo.co dalam Baznas Award 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Baznas Award merupakan penghargaan bagi tokoh dan instansi yang mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Tanah Air. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tempo.co Raih Penghargaan Baznas Award 2023

Acara Baznas Award itu dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wapres meminta sertifikasi kompetensi terhadap amil zakat diperbanyak.


Elektabilitasnya Tinggi, Heru Budi Jawab soal Kemungkinan Maju Pilkada DKI 2024

15 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Elektabilitasnya Tinggi, Heru Budi Jawab soal Kemungkinan Maju Pilkada DKI 2024

Survei Nusantara Strategic Network menunjukkan elektabilitas Heru Budi Hartono sebagai cagub DKI mengungguli RIdwan Kamil dan Gibran Rakabuming


Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

22 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita bahwa ia pernah ditelepon Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Baznas Award 2023, Ma'ruf Amin: Pondasi Perkuat Ekosistem Zakat Nasional

23 jam lalu

Sertifikat penghargaan yang diraih Tempo.co dalam Baznas Award 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Baznas Award merupakan penghargaan bagi tokoh dan instansi yang mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Tanah Air. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Baznas Award 2023, Ma'ruf Amin: Pondasi Perkuat Ekosistem Zakat Nasional

Wapres Ma'ruf Amin meminta agar Baznas Award 2023, sebagai bagian dari upaya memperkuat pondasi ekosistem zakat nasional.


Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

23 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

Pemerintah akan terus mengusut pelaku impor ilegal, tidak hanya ke pedagang tetapi juga ke perusahaan yang melakukan impor baju bekas itu.