TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan mulai saat ini akan bermain menyerang. Klaimnya, setelah lama mereka bermain bertahan karena serangan dari pihak oposan sudah semakin liar, maka kali ini mau tak mau TKN akan menyerang.
Baca juga: Jokowi Yakin Raih Suara 50 Persen Lebih di Kabupaten Bogor
“Karena kemarin kami sudah diserang, bahkan ada kampanye PKI (Partai Komunis Indonesia) segala, jadi mau tidak mau kita harus ofensif sekarang,” kata Erick dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Hukum dan Advokasi di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 13 Desember 2018.
Acara rakornas ini kata Erick Thohir merupakan salah satu langkah untuk TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) khususnya yang termasuk ke dalam Direktorat Hukum dan Advokasi untuk berkoordinasi. Menurut Erick pengonsolidasian yang dilakukan acara ini cukup penting, mengingat banyaknya pelaporan-pelaporan yang menyerang baik Jokowi, Ma’ruf, atau TKN sendiri.
Ia mengatakan banyak dari laporan-laporan itu keliru. Bahkan banyak laporan yang hanya mencari-cari celah kesalahan.
Erick mengatakan dalam menghadapi laporan-laporan yang dianggap keliru itu, selama ini sikap TKN sama dengan Jokowi, bersabar. Tetapi sekarang ia merasa sudah harus bergerak, karena ia mengklaim bukti dan fakta sudah ada. Jangan sampai dengan adanya laporan itu justru Jokowi-Ma’ruf serta TKN terkena citra yang buruk.
Salah satunya adalah kasus E-KTP tercecer yang ditemukan dalam karung di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ia mengatakan kasus ini tak ada hubungannya dengan TKN, dan tak usah dikaitkan dengan mereka.
Baca juga: Timses Jokowi Tak Goyah di Jateng: Merah, Kuning, Hijau, Kuat
“Makanya statement saya jelas, bahwa E-KTP harus diusut tuntas. Kenapa, karena nanti kalau Jokowi menang presiden, kami menang, disangka curang lagi,” ucap mantan ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) ini.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP tercecer yang kini mencuat tidak ada hubungannya dengan daftar pemilih tetap pemilu 2019. "Jadi masalah e-KTP hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan DPT pemilu," kata Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Desember 2018.
