TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif tidak setuju dengan usul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin memasukan materi “korupsi Orde Baru” dalam materi debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.
Syarif mengatakan isu korupsi di masa depan lebih penting dibahas dibandingkan harus mengulas kembali fenomena korupsi di era orde baru. "Kenapa harus korupsi masa lalu, korupsi yang akan datang yang paling penting," kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 9 Desember 2018.
Baca: Jawab Sindiran Golkar, PSI: Kami Hanya Minta ...
Menurut Syarif, rekam jejak para pasangan calon juga penting ditelusuri. Dengan begitu, rakyat mampu memilih, siapa calon yang benar bersih untuk dipilih. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk jeli melihat rekam jejak dari para calon wakil rakyat sebelum memilih.
"Orang-orang itu yang para calon ini apakah dulu memang terkenal antikorupsi, kalau masa lalu korup jangan dipilih. Pilih yang paling bersih dan paling oke," kata Syarif.
Baca: Golkar Sindir PSI Belum Mengerti Cara Kerja DPR
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar korupsi di era Orde Baru jadi tema debat Pilpres pada hari antikorupsi sedunia 9 Desember 2018. Menurut Toni, korupsi Orde Baru penting dibahas dalam debat Pilpres karena tema ini dapat menyajikan kontras antara Jokowi sebagai buah reformasi dan Prabowo sebagai bagian dari masa lalu.
Usul Antoni ditentang oleh partai pendukung Jokowi, Golkar. Menurut Golkar, materi debat usulan PSI menimbulkan energi negatif kubu Jokowi.
