Debat Orba, PSI: Jumlah Korupsi Soeharto Belum Selesai Dihitung

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Soeharto bersama Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Jakarta, 1993. [TEMPO/ Rini PWI; 16D/355/1993; 20020727].

    Presiden Soeharto bersama Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Jakarta, 1993. [TEMPO/ Rini PWI; 16D/355/1993; 20020727].

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie setuju dengan usulan dari Sekertaris Jenderalnya, Raja Juli Antoni, yang mengusulkan korupsi Orde Baru sebagai tema debat Pilpres 2019. Menurut Grace komitmen kedua kandidat Presiden terhadap tema ini perlu diketahui masyarakat karena besar kerugian negara yang belum terungkap.

    "Masyarakat perlu tahu apa pandangan dan komitmen tiap pasangan calon terhadap korupsi Orba dan masa kini," ujar Grace kepada Tempo, Ahad 9 Desember 2018.

    Baca: Kata PSI soal Usulan Tema Orde Baru dalam Debat Pilpres

    Menurut Grace, Transparency International menobatkan presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai presiden paling korup sedunia. Survei pada 2004 ini memperkirakan hasil korupsi Soeharto bernilai US$ 15 - 25.

    Jika korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dilakukan secara terstruktur dan sistematis, menurut Grace, tidak mungkin Soeharto saat itu melakukan korupsi ini sendirian. Ia yakin sampai saat ini masih banyak kroni dan jejaringnya hingga sekarang, tak terputus bahkan saat peralihan ke era Reformasi sekarang. "Betapa besar kerugian negara kita, ini belum selesai diungkap dan kerugian negara masih banyak yang tidak kembali."

    Baca: Prabowo Bicara Korupsi Stadium 4, Sekjen PSI ...

    Raja Juli Antoni atau Toni mengusulkan agar korupsi di era Orde Baru jadi tema debat Pilpres pada hari antikorupsi sedunia 9 Desember 2018. Menurut Toni, korupsi Orde Baru penting dibahas dalam debat Pilpres karena tema ini dapat memberi kontras antara Jokowi sebagai buah reformasi dan Prabowo sebagai bagian dari masa lalu.

    Gagasan ini ditentang Golkar, partai yang berkuasa di masa Orde Baru. Kritik disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Andi Harianto Sinulingga.
    Andi mengkritik keras usul PSI.  Bahkan, Golkar menyebut usul tema debat tentang Soeharto sebagai energi negatif bagi calon presiden yang sama-sama mereka usung, Joko Widodo atau Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.