TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani membalas kritik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diluncurkan pemerintah.
Baca: Prabowo Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid 16
Prabowo mempersoalkan paket kebijakan yang dianggap memberi peluang kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai sektor industri di dalam negeri. Menjawab hal itu, Arsul mengatakan, keran liberalisasi sudah dibuka sejak zaman Presiden RI Kedua, Soeharto dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
"Sejak saat itu, liberalisasi ekonomi mulai terjadi di berbagai sektor investasi yang terkait dengan sektor barang maupun jasa," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Rabu, 21 November 2018.
Sebelumnya, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diklaim dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor asing dan menutup defisit neraca transaksi perdagangan. Salah satu isi paket kebijakan yang dirilis pada Jumat pekan lalu itu ialah mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Baca: Prabowo Bandingkan Rasio Pajak di Era Soeharto dan Jokowi
Poin kebijakan inilah yang dikritik Prabowo lantaran dinilai membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi. Sebelumnya, pemerintah merilis ada 54 klasifikasi bidang usaha yang akan dilepaskan dari DNI. Namun, belakangan pemerintah menyebutkan baru 28 bidang usaha yang dipastikan keluar dari daftar negatif investasi itu.
Menurut Arsul, kebijakan ini tidak akan melemahkan industri domestik. Karena adanya relaksasi DNI berarti membuka investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan harapan, ketika investor asing masuk menanamkan modal, bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pajak. "Hal yang lebih penting lagi, orientasi hasil produknya terutama pasarnya itu tidak hanya untuk negeri, tapi juga untuk mendorong ekspor," ujar Arsul.
Di lain pihak, Prabowo menilai paket kebijakan ekonomi jilid 16 justru akan kian merugikan masyarakat. Menurut anak begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut, paket kebijakan itu akan membuat usaha kecil masyarakat bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal besar. Prabowo juga menyinggung sistem kapitalisme yang disebutnya tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil mengembangkan usahanya.
Baca juga: Timses Jokowi Tak Akan Minta Dukungan Formal kepada Muhammadiyah
"Jadi, artinya rakyat kita, anak-anak kita, anak-anak, emak-emak, enggak boleh jadi kaya, enggak boleh jadi makmur," ujar Prabowo saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 20 November 2018.
Sementara itu, lanjut Prabowo, negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat saat ini justru memproteksi pasar di negara masing-masing. "Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," ujarnya.
