TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin enggan menanggapi serius polemik ihwal pernyataannya soal 'budek' dan 'buta'. Bagi Ma'ruf, makna pernyataannya tersebut sudah ia jelaskan dan dianggapnya sudah selesai. Ihwal ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu atas pernyataan tersebut, Ma'ruf menilai hal tersebut sengaja dipolitisasi oleh kubu lawan.
Baca: Persatuan Aksi Tuna Netra Desak Ma'ruf Amin Minta Maaf Soal Buta
"Apa aja dipolitisasi (menjelang pilpres)," ujar Ma'ruf sambil tertawa kecil di kediamannya, Jalan Situbondo nomor 12, Jakarta pada Rabu, 14 November 2018.
Ihwal aksi Persatuan Aksi Sosial Tuna Netra Indonesia (PASTI) yang menuntut Ma'ruf meminta maaf pada masyarakat disabilitas, khususnya tuna netra dan tuna rungu wicara, Ma'ruf juga tak ambil pusing. "Wong enggak menyinggung mereka, kok minta maaf. Saya enggak menyinggung siapa-siapa," ujar Ma'ruf.
Ma’ruf mengatakan buta dan budek pada saat menyampaikan sambutan pada acara deklarasi Barisan Nusantara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, Sabtu 10 November 2018. "Orang yang sehat dapat melihat jelas prestasi yang ditorehkan Pak Jokowi, kecuali orang yang budek saja enggak mau mendengar informasi dan orang yang buta saja yang enggak bisa melihat kenyataan," begitu bunyi pernyataan Ma'ruf.
Hari ini, 14 November 2018, ada dua kelompok yang mempersoalkan pernyataan Ma'ruf soal pernyataan 'budek' dan 'buta'. Pertama, anggota Advokat Senopati 08, Boni Syahrizal, yang melaporkan Ma'ruf ke Bawaslu. Advokat 08 adalah sekelompok pengacara yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. "Patut diduga (Ma'ruf) telah melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas dan menjadikannya bahan pembanding dan atau bahan ejekan di dalam narasi politiknya," kata Boni di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.
Baca: Ma'ruf Amin Tegaskan Budek dan Buta untuk Orang Ingkari Kenyataan
Kedua, Persatuan Aksi Sosial Tuna Netra Indonesia (PASTI) menggelar unjuk rasa menuntut Ma'ruf meminta maaf pada masyarakat disabilitas, khususnya tuna netra dan tuna rungu wicara, di depan kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Mereka mengatakan merasa tersinggung dan terusik. “Kami sebagai warga negara bangsa Indonesia punya hak hidup, punya hak berpolitik. Walaupun kami orang buta menurut beliau, tapi kami tidak buta politik,” kata Ketua Umum PASTI, Arif Nurjamal.
